Heri Wadhi Pastikan Pengunduran Diri Airlangga Tidak Berpengaruh pada Pilkada Ende

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melki Laka Lena memastikan rekomendasi pencalonan pilkada yang telah dikeluarkan Golkar tak ada perubahan meski Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum.  

"Untuk Pilkada tentu hasil yang sudah diperoleh secara berjenjang mulai dari tingkat dua kabupaten, kota, provinsi hingga DPP, tidak ada perubahan lagi," kata Melki Laka Lena dilansir dari Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (12/8/2024) pagi.

Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan hanya penyesuaian administrasi terkait penandatanganan SK DPP Partai yang sebelumnya ditandatangani Airlangga Hartarto. 

"Tentu sesuai dengan kondisi terkini nama-nama yang sudah diputuskan tentu akan ditandatangani oleh Plt dan sekjen ataukah ketua umum dan sekretaris yang baru dari hasil musyawarah nasional,"sambung Melki. 

Melki menyebut, secara prinsip tidak ada masalah bagi nama-nama yang sudah diputuskan dalam proses pilkada oleh partai Golkar.

Dalam ha ini, baik yang sudah mendapat surat keputusan maupun yang akan segera mendapat surat keputusannya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende, Herman Yosep Wadhi saat dikonfirmasi juga memastikan hal yang sama. 

Dia memastikan rekomendasi pencalonan Pilkada Ende tidak akan berubah. 

Dikonfirmasi terkait persiapan Rapimnas dan Munas Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai ketua umum, Heri Wadhi, sapaan akrab Herman Yosep Wadhi mengatakan, rapat pleno yang akan digelar dalam waktu dekat hanya untuk pengurus pleno DPP Partai Golkar.

"Informasi yang kami peroleh bahwa akan ditunjuk PLT Ketua Umum, kami di daerah masih menunggu seperti apa keputusannya tentu semuanya berdasarkan AD/ART partai," jelas Heri Wadhi. 

Baca juga: Paket Deo-Do Banjir Dukungan dari Milenial di Pilkada Ende

Dia juga mengatakan, pada pemilihan ketua umum sesuai AD/ART tentu akan dilakukan melalui Munaslub ataupun Munas dan DPD II Golkar seluruh Indonesia akan hadir dan memberikan hak suara sedangkan untuk penentuan calon ketua umum, dilakukan melalui pendaftaran kepada panitia yang akan dibentuk sesuai dengan persyaratan dan apabila dinyatakan sah sebagai calon, maka akan disampaikan kepada peserta Munas atau Munaslub untuk dipilih. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS