Penerimaan Pajak KPP Pratama Atambua Capai Rp 70 Miliar per Semester 1

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KPP Pratama Atambua berhasil menghimpun Rp100 miliar penghasilan bruto, sementara penerimaan bersih berada di angka Rp70 miliar dari target Rp 270 miliar tahun 2024.

"Target kita tahun 2024 adalah sebesar 270 miliar. Di semester pertama ini, penerimaan bruto mencapai 100 miliar, sementara penerimaan bersih berada di angka 70 miliar, dengan pertumbuhan minus 11 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) yang mengalami penurunan tajam sebesar 67 persen," ujar Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor KPP Pratama Atambua, Firman Adrian Furqon, Rabu 31 Juli 2024.

Ia menjelaskan pencapaian penerimaan negara dari sektor perpajakan ini berada di wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka.

"Terdapat sekitar Rp 130.000 wajib pajak yang terdaftar di KPP Atambua. Dari jumlah tersebut, wajib pajak kategori karyawan mendominasi dengan jumlah 84.000 jauh lebih banyak dibandingkan wajib pajak badan dan pemungutan lainnya di wilayah KPP Atambua," tambahnya. 

Lebih lanjut, Firman menjelaskan semester pertama tahun 2024, PPh 21 memegang peranan besar dengan total penerimaan sebesar Rp 34 miliar, yang menyumbang setengah dari total penerimaan bersih. 

"Namun pencapaian ini baru mencapai 26,13 persen dari target tahunan, sehingga upaya untuk mengejar 100 persen masih akan digenjot dalam 5 bulan kedepan," jelasnya. 

Kata dia, dari segi jenis pajak hampir semua jenis mengalami pertumbuhan kecuali PPN, yang pada semester pertama 2024 hanya mencapai Rp 7,47 miliar, turun dari Rp 23 miliar di periode yang sama di tahun sebelumnya. 

Baca juga: Bupati Belu Sebut Bantuan TNI AD Sangat Membantu Masyarakat

"Sektor administrasi pemerintahan menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 67 persen dari total penerimaan semester pertama. Namun, sektor perdagangan besar, eceran mengalami penurunan dengan minus Rp 59 miliar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 11,2 miliar," paparnya. 

Untuk mencapai target pada semester kedua ini, KPP Pratama telah menyiapkan rencana aksi yang akan dilakukan dari Agustus hingga Desember. 

"Ini mencakup pengawasan proyek-proyek pemerintah daerah di setiap kabupaten serta pemantauan realisasi pajak dari belanja desa, dengan koordinasi erat dengan dinas terkait," tuturnya. 

Ia juga menekankan bahwa reformasi perpajakan yang sedang berlagsung di Direktorat Jenderal Pajak akan terus didorong melalui edukasi, penyuluhan dan sosialisasi. (cr23)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS