Alur Permohonan Lowongan Kerja Magang Kemenkumham 2024, Cek Syaratnya

POS-KUPANG.COM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka lowongan kerja magang 2024.

Melansir akun Instagram resmi @kemenkumhamri, Senin (29/7/2024), magang diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK dan mahasiswa.

Lowongan kerja magang ini dibuka untuk penempatan di 11 unit utama dan 33 kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. 

Bagi yang berminat, berikut alur permohonannya:

Pemohon menyampaikan surat yang ditandatangani pimpinan kampus/instansi penanggungjawab paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan magang.

Baca juga: Pendaftaran Dibuka Online, Simak Lowongan Kerja Bank BNI 2024 untuk Lulusan D3, S1 dan S2

Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi SIPASTA https://sipasta.kumhamjogja.id/. Pemohon diharuskan memiliki akun SIPASTA dengan cara melakukan registrasi melalui aplikasi, dengan akun ini pemohon dapat dengan mudah memantau proses perizinan yang diajukan. 

Permohonan dilengkapi Daftar Riwayat Hidup pemohon, nomor dosen pembimbing/kontak petugas fakultas/program studi.

Permohonan yang masuk akan didisposisikan ke bagian/bidang terkait untuk dimintakan persetujuan kepada pimpinan.

Apabila permohonan disetujui, terdapat status Setuju, pemohon dapat mengunduh surat persetujuan di SIPASTA dengan mengklik tombol Unduh Surat Persetujuan.

Waktu yang diijinkan untuk pelaksanaan magang 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan. Apabila ada kebijakan pimpinan terbaru, peserta magang wajib menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Pelayanan ini tidak dipungut biaya. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pegawai Kantor Wilayah

Kemenkumham Yogyakarta.

Baca juga: Kriteria Pelamar, Posisi dan Cara Daftar Lowongan Kerja Rumah Sakit Pelni,Dibuka hingga Agustus 2024

Unit utama Kemenkumham adalah sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal
Ditjen Peraturan Perundang-undangan
Ditjen Administrasi Hukum Umum
Ditjen Pemasyarakatan
Ditjen Imigrasi
Ditjen Kekayaan Intelektual
Ditjen Hak Asasi Manusia
Inspektorat Jenderal
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
BPSDM Hukum dan HAM