Presiden Jokowi Apresiasi Citra Polri yang Membaik, Tapi Masih Banyak PR yang Penting

Ia juga menyatakan bahwa Pemilu 2024 telah berhasil terselenggara dengan aman. Hal itu karena dukungan seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu yang memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju.

Baca juga: HUT Bhayangkara ke-78, Kapolres Sikka: Mari Tingkatkan Profesionalitas Kita dalam Menjalankan Tugas 

Listyo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sebab Polri masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Ia juga berkomitmen untuk terus membuka ruang kritik demi perbaikan organisasi.

”Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat,” kata Listyo.

Pekerjaan rumah

Bertepatan dengan HUT Ke-78 Polri, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meluncurkan Laporan Hari Bhayangkara 2024. Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, masih banyak peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian.

Sepanjang Juli 2023-Juni 2024, tercatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Dari 645 peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas. Selain itu, Kontras juga mendokumentasikan 35 peristiwa extrajudicial killing yang menewaskan 37 orang.

Tak hanya itu, dalam periode tersebut, peristiwa represi terhadap kebebasan sipil pun masih terjadi. Kontras mencatat 75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang meliputi tindakan pembubaran paksa ada 36 kali, penangkapan sewenang-wenang 24 kali, dan tindakan intimidasi 20 kali.

”Alih-alih bertindak untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga, anggota Polri justru menjadi alat untuk membungkam warga. Mayoritas pelanggaran terhadap kebebasan sipil dialami oleh warga yang mempertahankan ruang hidup dan menuntut haknya dan mengemukakan pendapat di muka umum. Peristiwa tersebut sekaligus memperlihatkan rezim yang masih belum mampu menunjukkan keberpihakan pada hak warga negara,” ujar Dimas.

Menurut Dimas, profesionalitas dalam upaya penegakan hukum pidana juga masih menjadi pekerjaan rumah yang genting bagi Kepolisian. Berbagai peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang masih terjadi. Hal itu semakin menunjukkan bahwa praktik pada aturan prosedural dan formil hukum pidana seringkali diabaikan dan dikesampingkan.

”Profesionalitas dalam upaya penegakan hukum pidana masih menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi Kepolisian. Berbagai peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang masih terjadi, menunjukkan bahwa pada praktiknya aturan prosedural dan formil hukum pidana seringkali diabaikan dan dikesampingkan,” kata Dimas.

Dimas menjelaskan, Laporan Bhayangkara 2024 untuk memberikan kritik serta saran kepada Kepolisian. Institusi tersebut masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi.

”Laporan ini menjadi bentuk partisipasi Kontras terhadap Reformasi Sektor Keamanan khususnya reformasi Polri, sesuai mandat reformasi serta untuk memberikan dorongan kepada Polri dalam melakukan perbaikan institusi sesuai dengan standar HAM dan demokrasi,” kata Dimas.

Akui telah gagal

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, Polri harus segera menghentikan kekerasan berlebih dan kesewenang-wenangan anggotanya.

Selain itu, aksi represif polisi atas kebebasan sipil juga akan terus berlangsung dan berpotensi melanggengkan impunitas bila negara tetap meloloskan Revisi Undang-Undang Polri, yang masih memuat pasal-pasal bermasalah