Bansos

Presiden Jokowi Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember 2024

Presiden juga mengungkapkan bahwa program bantuan pangan dibiayai oleh APBN dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupi

Editor: Ryan Nong
INSTAGRAM JOKOWI
Presiden Jokowi 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras dilanjutkan hingga Desember 2024. Dia menegaskan APBN mencukupi untuk meneruskan bansos tersebut.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat melakukan peninjauan stok beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/7/2024).

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Bansos Presiden Diduga Rugikan Negara Hingga Rp 125 Miliar

Presiden juga mengungkapkan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh APBN dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana. 

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kilogram per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti bahwa Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional. Sementara itu, persediaan beras di Gudang Bulog Buntok sendiri ada 1.500 ton.

Mengenai fluktuasi harga beras, Presiden menjelaskan bahwa saat ini harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan akibat penurunan produksi.

"Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara, bukan hanya Indonesia," papar Presiden.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot produksi padi agar meningkat. Harapannya harga beras bisa turun. Namun, Kepala Negara pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga untuk konsumen.

"Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya (membuat) petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tapi ya itu enggak mudah," tutur mantan Gubernur Jakarta itu. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved