Berita Nasional

Peretas Serang Pusat Data Nasional, Pelaku Minta Tebusan Rp 131 miliar

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyampaikan permintaan maaf terkait ganguan di Pusat Data Nasional ( PDN ) yang terjadi sejak 20 Juni lalu.

|
Editor: Alfons Nedabang
KOLASE POS-KUPANG.COM
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan permintaan maaf terkait ganguan di Pusat Data Nasional ( PDN ) yang terjadi sejak 20 Juni lalu.

Hinsa mengungkapkan, bahwa ganguan terhadap Pusat Data Nasional terjadi akibat serangan siber ransomware. Sebab, dia menyebut, serangan siber itu kini terus berkembang dan menyerang Pusat Data Nasional.

Hinsa juga menjelaskan bahwa PDN down karena serangan siber yang memanfaatkan ransomware brain chipher (brain 3.0).

Bahkan, pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan sebesar US$ 8 juta atau setara Rp 131 miliar.

Hal itu disampaikan Hinsa Siburian saat konferensi pers terkait Update Pusat Data Nssional Sementara di Kantor Kemenkomimfo, Jakarta, Senin (24/6).

“Ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN,” kata Hinsa.

Hinsa menjelaskan bahwa BSSN, Kemenkominfo dan Telkomsigma masih terus berusaha untuk memulihkan seluruh layanan, termasuk untuk memecahkan masalah yang membuat data di PDN tak bisa diakses.

Dia menambahkan, BSSN telah berkoordinasi dan pada tanggal 20, tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung diberangkatkan ke Surabaya untuk membantu dari Kemenkominfo maupun dari TelkomSigma yang tengah mengelola Pusat Data Sementara.

“Saya ulangi, jadi data-data ini disimpan di pusat Data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis proses jalannya pemerintahan maka dibuatlah oleh Kemenkomimfo, Pusat Data Sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya yang mengalami insiden ini adalah pusat Data sementara yang berada di Surabaya,” jelasnya.

Baca juga: Pusat Data Nasional Ciptakan Kesetaraan

Hinsa juga mendapai laporan kemajuan serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh Dirjen Imigrasi pada Senin pagi ini.

Dimana, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal diantaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), layanan paspor, layanan visa on boarding, layanan manajemen dokumen imigrasian.

“Jadi sudah berjalan walaupun tentunya nanti tetap akan dilakukan evaluasi-valuasi berikutnya,” jelasnya.

Sementara, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko menjelaskan bahwa pelaku serangan siber yang menyandera data meminta tebusan US$ 8 juta (Rp 131 miliar) ke pengelola PDN.

“Mereka meminta tembusan US$ 8 juta, ya sekian,” kata Herlan dalam kesempatan itu.

Sementara, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan menegaskan, bahwa pemerintah dan otoritas di dalam dan luar negeri masih melakukan penyelidikan atas tindakan penyanderaan data ini.

“Jadi belum bisa dijabarkan lebih detail lagi,” jelas Semuel.

Samuel menambahkan, layanan imigrasi yang terdampak oleh serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) Sementara sudah kembali pulih.

“Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya, LKPP SIKaP sudah on, terus Marves punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi data-datanya,” kata Semuel.

“Ini prosesnya bagaimana, kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanan cloud-nya,” sambung dia.

Dia menyebut, sebanyak 210 instansi yang terdampak oleh serangan ransomware ini. Namun, imigrasi menjadi institusi yang paling terdampak.

Sementara proses pemulihan data instansi lain yang terdampak masih terus berproses.

“Kerugian yang bisa terlihat layanan publik terganggu. Ada 210 perinciannya banyak sekali. Yang paling terdampak layanan imigrasi langsung pada masyarakat, PUPR kena juga sedang proses migrasi juga,” pungkasnya. (tribun network/yuda)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved