Golkar Masih Hitung-hitung Usung Ridwal Kamil di Pilkada DKI Jakarta 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Partai Golkar masih memperhitungkan dampak pencalonan Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Hal itu tidak terlepas dari tingginya tingkat keterpilihan Kamil serta perolehan kursi partai berlambang beringin tersebut di Jawa Barat berdasarkan hasil Pemilu 2024 lalu.

Pengambilan keputusan diprediksi tidak akan mudah karena Golkar juga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung Kamil.

Meski dorongan dari sejumlah partai politik (parpol) untuk mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 semakin banyak, Partai Golkar belum mengambil keputusan untuk menentukan pencalonan resmi mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu.

Sebagian elite Partai Golkar justru mendorong agar Kamil yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar kembali maju pada Pilkada Jabar. Sebab, hal tersebut dinilai sejalan dengan aspirasi warga Jawa Barat yang masih menginginkan Kamil melanjutkan kepemimpinannya.

”Kalau dilihat dari survei, di Jawa Barat sendiri Kang Emil (Ridwan Kamil) ini memiliki elektabilitas yang paling tinggi. Harus dilihat juga bahwa 71 persen masyarakat Jawa Barat itu menginginkan kembali Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Keinginan publik dimaksud terekam dari hasil survei berbagai lembaga yang menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Kamil paling tinggi di antara sejumlah kandidat potensial Gubernur Jabar lainnya. Contohnya, survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 27 Mei—2 Juni 2024 menunjukkan, tingkat elektabilitas Kamil mencapai 25,2 persen. Posisi Kamil diikuti mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (16,3 persen), dan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya (1,3 persen).

Tak hanya terkait sosok Kamil, kata Ace, Golkar juga telah mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi berdasarkan hasil Pemilu 2024. Mengacu hasil pemilu lalu, Golkar mendapatkan 19 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Raihan tersebut menempatkan Golkar pada posisi kedua setelah Partai Gerindra yang memperoleh 20 kursi.

”Jadi, kami tentu juga harus mengafirmasi apa yang menjadi keinginan masyarakat Jawa Barat. Posisi itu juga harus dihargai, kan, masyarakat Jabar juga punya preferensi,” ujar Ace yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jabar.

Menurut dia, preferensi masyarakat Jabar baik dalam pilkada maupun pemilu harus dipertimbangkan betul oleh partai. Untuk itu, Golkar hingga saat ini masih menghitung kekuatan elektoral serta dampak yang akan terjadi ke partai sebelum memutuskan pencalonan Kamil.

”Itu yang harus kami kalkulasi secara matang karena bagaimanapun kami juga harus melihat dampaknya terhadap partai, apa yang diinginkan oleh masyarakat dan Partai Golkar itu,” tutur Ace.

Ace melanjutkan, hal tersebut dilakukan salah satunya melalui survei internal selama tiga kali, yakni pada Mei, Juni, dan Juli, sebelum pendaftaran kandidat Pilkada 2024 pada Agustus mendatang. Partai juga terus memantau dinamika pembentukan koalisi karena Golkar tak bisa mengusung sendiri calonnya, baik di Jabar maupun di Jakarta.

Mengacu ketentuan di Undang-Undang Pilkada, parpol atau gabungan parpol harus memiliki 24 kursi untuk mengusung calon di Jabar, dan 21 kursi untuk mengusung calon di Jakarta. Sementara itu, perolehan kursi Golkar di Jabar adalah 19 kursi, dan 10 kursi di Jakarta.

Tak hanya itu, tambah Ace, pihaknya juga masih terus memantau peta persaingan antarkandidat, terutama di Jakarta. Sebab, dinamika politik di Jakarta dinilai sangat tinggi.

Selain itu, hal tersebut masih belum bisa terbaca karena belum ada kepastian kandidat yang diusung oleh koalisi parpol di Jakarta. ”Katakanlah sekarang Pak Anies (Anies Baswedan) sekarang dinyatakan maju oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), pertanyaannya apakah cukup,” katanya.

Selain Kamil yang didukung oleh sejumlah parpol, misalnya, Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), untuk maju di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan juga mendapatkan dukungan dari parpol. Anies, yang merupakan calon presiden 2024 sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta didukung oleh DPD PKB DKI Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga mengusulkan Anies sebagai salah satu kandidat ke DPP PDI-P, tetapi belum ada keputusan resmi.

Sejumlah elite parpol melihat, Kamil yang masuk dalam bursa calon wakil presiden 2024 merupakan lawan yang seimbang untuk menghadapi Anies. Oleh karena itu, sejumlah parpol mendorong Kamil untuk maju di Jakarta alih-alih di Jabar.

Konsolidasi mesin partai

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, pilihan untuk mencalonkan Kamil di Jabar atau Jakarta merupakan hal yang tidak mudah bagi Golkar. Jika Kamil maju di Jabar, Golkar dapat mengonsolidasikan mesin partai kendati harus bertarung dengan lawan berat, yakni Dedi Mulyadi, yang telah melakukan konsolidasi secara intens sejak lama.

Sementara itu, Pilkada Jakarta akan menjadi ajang bagi Kamil untuk naik kelas. Sebab, kepemimpinan di Jakarta bisa menjadi modal sosial dan politik bagi dirinya agar bisa masuk ke gelanggang politik nasional pada Pemilihan Presiden 2029. ”Namun, di Jakarta Kamil harus berhadapan dengan Anies yang sejauh ini memiliki dukungan yang kuat di Jakarta,” ujar Arya.

Dalam konteks tersebut, menurut dia, Golkar tak hanya perlu mempertimbangkan elektabilitas Kamil. Kesepakatan dengan parpol-parpol koalisi juga krusial, karena Golkar tak bisa mengusung sendiri calonnya.

”Bila partai-partai koalisi memboikot dukungan pada Kamil, misalnya, Kamil juga tidak bisa mencalonkan diri pada kedua daerah tersebut,” kata Arya.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS