Bank Mandiri Fokus Biayai 8 Sektor Usaha dari Dana KUR 2024, Simak Ini

POS-KUPANG.COM – Manajemen Bank Mandiri ternyata menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR 2024 untuk membiayai pelaku UMKM yang usahanya terbagi dalam 8 sektor ini.

Ada pun sektor usaha yang dibiayai dengan dana KUR 2024 dari Bank Mandiri, adalah sektor pertanian, perburuan dan kehutanan. Berikut sektor kelautan dan perikanan, sektor industry pengolahan juga sektor konstruksi.

Selain itu, sektor pertambangan garam rakyat, sektor pariwisata, sektor jasa produksi juga sektor-sektor produkif lainnya. Jika pelaku UMKM menggeluti sector-sektor tersebut, maka sangat berpeluang mendapatkan dana KUR 2024.

Namun terkait dengan jenis usaha tersebut, lagi-lagi manajemen Bank Mandiri membagi para pelaku UMKM dalam 5 kategori, yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro,  KUR Kecil, KUR Penempatan PMI atau KUR TKI dan terakhir KUR Khusus.

Hal lain yang dibidik oleh manajemen Bank Mandiri, adalah para pelaku usaha yang pernah mengikuti program prakerja. Hanya saja, yang bersangkutan harus menyertakan sertifikat lulus program dan penuhi kriteria ini.

-. Mengikuti pendampingan;

-. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;

-. Tergabung dalam Kelompok Usaha; atau

-. Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak

-. Lama usaha minimal 6 bulan sejak operasional pertama.

Baca juga: BRI Yakin KUR 2024 Bakal Habis Sebelum Akhir Tahun

Baca juga: BNI Punya 2 Jenis KUR, Syarat Pinjamannya Tetap Tidak Berubah

Baca juga: BRI Makin Lunak, Pinjaman KUR di Atas Rp 100 Juta, Agunannya Tergantung Penilaian Manajemen

Perlu diketahui, bahwa Bank Mandiri juga punya pinjaman tanpa agunan hingga Rp.100 juta untuk pengusaha mikro dapat diakses melalui program KUR Bank Mandiri.

Belakangan ini Bank Mandiri juga mewajibkan penerima KUR sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penerima KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp 100 juta, wajib ikut program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS