Disnak NTT Rutin Sosialisasi dan Edukasi Tanggulangi Rabies

Masalah lainnya adalah operasional petugas lapangan. Petugas harus ke rumah warga untuk melakukan suntik HPR dengan jarak yang  jauh dan sistem pemeliharaan anjing yang dilepas liarkan. Dia cerita, petugas harus mengejar HPR untuk disuntik. Belum lagi, petugas mendapat resiko terkena gigitan HPR. Sehingga, operasional dimaksudkan agar membantu petugas lapangan. 

Melky Angsar mengatakan, saat ini BNPB membantu operasional untuk petugas vaksinator dengan bantuan sebesar Rp 1,5 miliar. Kemungkinan pekan depan dana bantuan itu bisa dicairkan oleh BPBD Provinsi NTT untuk disalurkan ke semua petugas lapangan. 

"Kendala itu saja. Ketika turun ke lapangan, pemilik anjing tidak bisa pegang dia punya anjing, lalu petugas yang kejar-kejar anjing kan tidak mungkin. Itu masalahnya. Kita sarankan harus diikat," katanya. 

Melky Angsar mengaku, kondisi lainnya adalah jumlah dokter hewan yang belum seimbang dengan pusat kesehatan hewan (Puskeswan). Idealnya setiap kecamatan harus ada satu Puskeswan. Diharapkan, pemerintah daerah bisa membangun puskeswan dan menempatkan petugas sehingga bisa lebih cepat menangani jika ada temuan kasus. 

Melky Angsar mengimbau, masyarakat melakukan vaksin anjingnya. Masyarakat harus proaktif dengan hal ini. Bila tidak mau divaksin, ia menyarankan anjing diikat atau dikandangkan. Kemudian, kata dia, kalau terkena gigitan, sesegera mungkin mendatangi puskesmas agar mendapat pengobatan. 

"Kena gigit itu langsung ke puskesmas. Kalau tergigit itu segera ke puskesmas, jangan tunggu lama-lama," kata Melky Angsar. 

Berikut gambaran data penanganan rabies di NTT hingga 26 Mei 2024: 

1. Data kematian 14 orang di tahun 2024 dan 35 orang di tahun 2023.

2. Realisasi vaksin: 298.658 ekor 

3. Sisa vaksin: 78.347 dosis

4. Tenaga Vaksinator : 551 orang 

5. Dokter hewan: 167 orang 

6. Puskeswan: 240 unit. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS