Bansos kini bisa diakses melalui Aplikasi Terpadu INA Digital 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Program bantuan sosial atau bansos kini akan lebih mudah diakses menggunakan aplikasi terpadu yang baru diluncurkan pemerintah, INA Digital.

Aplikasi INA Digital baru saja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Aplikasi itu akan digerakan government technology (GovTech), sebuah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform atau aplikasi.

Baca juga: Status Standing Instruction untuk Bansos BPNT Tahap 4, KPM Bisa Cek Berkala

Menurut Jokowi, INA Digital diluncurkan agar pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien. Nantinya, INA Digital akan menyatukan aplikasi pemerintah dari pusat sampai daerah yang selama ini jumlahnya mencapai 27.000.

DikutiINA Digital yang diresmikan Jokowi sesuai amanat pemerintah kepada Peruri sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com, Senin (27/5/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut setelah INA Digital diluncurkan. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik INA Digital yang bakal diluncurkan pada September 2024.

Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

INA Digital memastikan masyarakat mendapat kemudahan tanpa komplikasi yang rumit. Hal tersebut juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur, agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.

Anas menyampaikan, sebelum INA Digital diluncurkan, masyarakat harus mengunduh aplikasi yang beragam dari masing-masing instansi. Menurut mantan Bupati Banyuwangi tersebut, berbeda dan banyaknya aplikasi antar-instansi menyebabkan proses berulang sehingga mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik.

“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric,” kata Anas dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.

“Seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” tambahnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS