Rakernas V PDIP Ditutup, Belum Ada Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum memutuskan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sikap politik PDIP bersifat strategis sehingga biasanya diputuskan dalam kongres karena perlu kalkulasi matang. Konstelasi politik pada Pilkada 2024 menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang ditutup, Minggu (26/5/2024), memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mengambil sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

”Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDIP untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan rekomendasi yang dihasilkan Rakernas V, Minggu siang.

Pemberian kewenangan penuh kepada Megawati untuk memutuskan sikap politik merupakan salah satu dari 17 poin rekomendasi yang dihasilkan dari pandangan umum para pengurus DPD PDIP dari seluruh Indonesia, serta masukan arus bawah.

Puan menyampaikan, pentingnya keteguhan kepemimpinan partai dalam menghadapi transisi pemerintah ke depan menjadi salah satu pertimbangan penyerahan mandat penuh kepada Megawati. Dalam rakernas ini, PDIP menyimpulkan pentingnya menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah krisis yang timbul dari berbagai persoalan bangsa ke depan.

Sebagai konsistensi sikap menjaga demokrasi, Rakernas V merekomendasikan kepada Megawati agar hanya membangun kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, Rakernas V menilai, untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dibutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Untuk itu, Rakernas V partai merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila.

Kalkulasi matang

Dalam pidato politiknya, Megawati menegaskan bahwa posisi politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang merupakan hal yang bersifat strategis. Selama ini, persoalan yang bersifat strategis selalu diputuskan dalam kongres partai. Oleh karena itu, tidak tepat jika sikap politik disampaikan dalam rakernas. Terlebih, kalkulasi matang diperlukan sebelum memutuskan sikap atau posisi politik terhadap pemerintahan baru.

”Lha, ini, kan, juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu, kan. Lho iya, lho enak wae (saja). Kan harus dihitung secara politik. Enak saja. Ini pasti, kan, wartawan yang ditunggu iki (ini), sikap dari rakernas. Tadi pagi saya baca, (PDIP) akan menentukan sikap bla-bla-bla. Aku sambil sarapan, aku bilang, he-he-he enak saja. Iya dong. Gue mainin dulu dong,” kata Megawati sambil berkelakar.

Namun, menurut Megawati, sebenarnya jika rakyat sudah memahami gen dan warisan historis PDIP, sikap politik PDIP sudah bisa terlihat dengan jelas. PDIP adalah pejuang demokrasi. Karakter pejuang ditandai oleh api perjuangan yang selalu menyala tak kunjung padam meski di tengah tekanan dan kepungan.

”Kuncinya benar-benar terletak pada kesatupaduan dengan rakyat, bounding, bounding, bounding. Rakyat tentu akan menanti untuk bisa mendapatkan pencerahan. Persoalannya, apakah ke depan ini akan cerah atau mendung?” tuturnya.

Konsistensi di dalam membela rakyat, ujar Megawati, juga menjadi ciri PDIP. Selama ini partai terus berteriak lantang, misalnya, ketika impor pangan dilakukan. ”Dengan begitu, ‘DNA’ dan historis di atas, maka sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kami,” ucapnya.

Jika ada kader yang tidak ingin ikut dengan sikap partai, Megawati mempersilakan kader tersebut untuk keluar dari partai. Menurut dia, PDIP harus menjadi partai pelopor yang bekerja untuk rakyat dan pembela rakyat sejati. ”Tidak perlu takut ketika kita berjuang demi kebenaran, sebab ketakutan itu hanyalah ilusi dan kita adalah manusia merdeka,” ujarnya.