PDIP Belum Putuskan Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Megawati: Gue Mainin Dulu Dong

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan alasan partainya belum memutuskan apakah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto atau tidak.

Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato politik penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).

Megawati mengatakan sikap PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri.

"Itulah landasan pilihan sikap. Sikap politik kita. Makanya kalau enggak ada yang ikut, enggak disiplin sudah tahu toh ibu mau ngapain," kata Megawati.

Ia menjelaskan sikap partai harus dihitung secara politik. "Kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik lho," ujar Megawati lalu para kader pun bertepuk tangan.

Megawati mengaku sempat membaca berita mengenai sikap PDIP akan diumumkan dalam Rakernas V.

"Tadi pagi saya baca Kompas, Rakernas akan menentukan sikap bla bla, aku sambil sarapan. Aku bilang, enak saja iya dong. Gue mainin dulu dong," ucapnya.

Presiden Kelima RI ini juga sempat menyindir konsep pembangunan jangka panjang yang kerap berganti-ganti. Menurutnya pembangunan jangka panjang di negara ini apabila berada di tangan yang salah akan sangat berbahaya.

Baca juga: Putra Megawati Soekarnoputri Prananda Prabowo Tidak Terlihat di Rakernas V PDIP, Tidak Biasanya

Megawati pun lantas meminta Krisdayanti membuat lagu 'Poco-poco Kepemimpinan'. "Ini sangat berbahaya kalau berada di tangan seseorang yang tidak mumpuni, yang tidak punya empati gitu lho. Hal ini yang menjadi keprihatinan saya adalah kurangnya kesinambungan pemerintahan akibatnya tiadanya pola pembangunan jangka panjang," kata Mega.

Mega juga menceritakan soal pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN Suharso Monoarfo.

Megawati mengatakan bahwa Suharso pun bingung dengan konsep pembangunan yang ada sekarang ini.

"Kan di BRIN itu Pak Suharso Bapenas, lho saya malah bingung kalau nanya 'Pak konsep ke depan itu RPJMN', lho saya sampai nanya sendiri, akhirnya beliau yang malah bingung," tuturnya.

Menurut Megawati, situasi ini bisa ia gambarkan sebagai tarian poco-poco. Dia pun mencontohkannya dalam beberapa peristiwa politik.

"Pak ini disandingnya masuk sama apa sih, piye sih carane gitu? Bingung kan. Lho kenapa, lho ndak tahu saya. Nah ini yang saya gambarkan tarian poco-poco. Tariannya bagus lho. Saya suka nari poco-poco. Kompak dan berirama. Namun kalau dalam politik, jadi arah bangsa sudah maju, lain visi misi mundur. Siapa yang rugi? Bangsa sendiri," katanya.

"Contohnya yang seperti yang saya katakan peristiwa 65 dan juga waktu terjadi daerah khusus Jakarta, terus Pilpres 2024," lanjut Megawati.

Lantas ia meminta langsung kepada kadernya, Krisdayanti yang juga seorang penyanyi. "Saya boleh kalau ini dibikinkan lagu Poco-poco Kepemimpinan. Siapa yang bisa bikin? Ayo bikinin dah. Mana tadi Mbak Krisdayanti. Nah bikinlah," katanya.

Baca juga: Tak Dibutuhkan Dalam Rakernas PDIP, Presiden Jokowi Pilih Pulang Kampung

Mega Ketum

Rakernas V PDIP juga mendorong Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai ketua umum pada periode 2025-2030.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan Megawati didorong kembali menjadi ketua umum berdasarkan pandangan DPD-DPD PDIP.

"Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDIP se-Indonesia memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat langkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan.

Sontak ribuan kader yang hadir pun tampak menyoraki. Mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga bertepuk tangan.
Diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional V yang dilaksanakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, yang berlangsung selama tiga hari, dimulai dari Jumat (24/5) hingga Minggu (26/5).

Ketua DPP PDIP bidang politik yang juga putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dipercaya membacakan rekomendasi eksternal Rakernas V di panggung utama acara. Sebelum membacakan rekomendasi, Puan menyampaikan jika PDIP terlah mencermati berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.

PDIP ingin memimpin pergerakan rakyat menuju Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Puan mengatakan, jika Rakernas V PDIP ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024, serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca juga: Megawati Goda Puan Maharani: Gantilah, Saya Jadi Ketua DPR, Kamu Jadi Ketua Umum PDIP

Berkaitan dengan hal tersebut, Puan lantas membacakan rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Terdapat 17 poin dalam rekomendasi.
Berikut isi lengkap 17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP:

1. Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).

Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

2. Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan.

3. Rakernas V Partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (autocratic legalism) sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran.

Baca juga: PDIP Masuki Era Baru, Hasto: Kami Lawan Sisi Gelap Kekuasaan

Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.

4. Rakernas V Partai mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya Rakernas V menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri (terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sikap politik Partai).

5. Rakernas V Partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); penguatan pers dan masyarakat sipil; supremasi hukum; pelembagaan partai politik; penyelenggara Pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI dan POLRI agar semakin profesional; dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya; tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai UUD NRI tahun 1945.

6. Rakernas V Partai setelah mendengarkan suara arus bawah dari Anak Ranting, Ranting hingga Pengurus Anak Cabang Partai, dan sebagai konsistensi sikap menjaga demokrasi, merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

7. Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif).

Baca juga: PDIP Berpeluang Menang Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta

Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

8. Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerjasama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional, dan kedaulatan Indonesia.

9. Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen, pencegahan stunting, menggalakkan program menanam 10 tanaman pendamping beras, dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat.

10. Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak dan mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong Partai.

11. Rakernas V Partai mendorong Tiga Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023.

12. Rakernas V Partai mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi berupa kenaikan suhu bumi, kekeringan ekstrim, banjir dan tanah longsor, kepunahan keanekaragaman hayati, badai, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan intrusi air laut, serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan, krisis air, wabah penyakit, dan berbagai dampak sosial lainnya.

Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dengan transisi energi terbarukan, penghematan energi, dan kerjasama global melalui Perencanaan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition Plan).

Rakernas V mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan tanah berlumpur disepanjang pantai (wet land).

Baca juga: Dedi Kurnia Syah: PDIP Masih Terluka Gegara Manuver Jokowi Saat Pilpres 2024

13. Mencermati gejolak yang terjadi diberbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

14. Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan.

15. Rakernas V Partai menilai terdapat berbagai kerawanan dunia akibat pertarungan geopolitik sebagaimana terjadi perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V Partai mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik berdasarkan prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the New Emerging Forces (Conefo), Pidato Bung Karno To Build The World A New dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

16. Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis.

Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai didalam menghadapi transisi pemerintahan kedepan. Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah.

17. Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025.

Rekomendasi itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Pengarah Rakernas V PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (tribun network/fer/yud/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS