Soal Ujian Sekolah
Soal UAS PKN Kelas 9 SMP/MTs 2024 Semester 2 Pilihan Ganda Terbaru
Soal UAS Semester 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN berbentuk pilihan ganda ini merupakan soal terbaru tahun 2024.
25. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan ini sesuai dengan UUD 1945 pasal ? ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
26. Negara kesatuan dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Pengertian negara kesatuan ini menggunakan sistem ? ….
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. tugas pembantuan
27. Awalnya negara Indonesia hanya memiliki 8 provinsi. Gubernur dari Provinsi Jawa Timur pada waktu itu adalah ? ….
a. Sutardjo Kartohadikusumo
b. R. Panji Suroso
c. R. A. Soerjo
d. Mr. J. Latuharhary
28. Manakah yang bukan merupakan kedelapan provinsi Indonesia pada awal berdirinnya ? ….
a. Provinsi Bali
b. Provinsi Sumatera
c. Provinsi Sunda Kecil
d. Provinsi Maluku
29. Di bawah ini yang bukan merupakan nama provinsi yang ada di Indonesia adalah ? ….
a. Banten
b. Bangka Belitung
c. Mataram
d. Gorontalo
30. Provinsi ke–33 adalah ? ….
a. Maluku
b. Maluku Utara
c. Papua
d. Papua Barat
31. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pernyataan ini adalah pengertian dari asas ? ….
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. tugas pembantuan
32. Perhatikan data berikut !
1) Bersama gubernur, bupati dan walikota membentuk perda.
2) Melakukan pengawaswan
3) Menghormati kedaulatan rakyat
4) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
5) Meningkatkan taraf kehidupan rakyat
Yang merupakan tugas dan wewenang dari DPRD ditunjukkan oleh nomor ? …
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 5
c. 3, 4, dan 5
d. 1, 2, dan 4
33. Undang-undang tentang Pemerintahan daerah adalah ? ….
a. UU No. 20 Tahun 2003
b. UU No. 32 Tahun 2004
c. UU No. 34 Tahun 2004
d. UU No. 16 Tahun 2004
34. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam ? ….
a. UU No. 32 Tahun 2004
b. UU No. 33 Tahun 2004
c. UU No. 25 Tahun 2004
d. UU No. 6 Tahun 2004
35. Daerah yang bersifat otonom adalah ? ….
a. kabupaten
b. negara
c. desa
d. bangsa
36. Gubernur, bupati, walikota dipilih melalui pemilu. Hal ini sesuai dengan isi pasal … dalam undang-undang pemerintahan daerah.
a. 18 ayat (1)
b. 18 ayat (2)
c. 18 ayat (3)
d. 18 ayat (4)
37. Di bawah ini faktor yang membentuk kebijakan publik adalah ? ….
a. Adanya aspirasi atau tuntutan dari masyarakat
b. Mengikat anggota masyarakat
c. Mengena langsung pada semua anggota masyarakat
d. Kewajiban pemerintah
38. Perhatikan pernyataan di bawah ini
1) ditujukan untuk kepentingan umum
2) dibuat oleh yang berwenang
3) kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundangan
4) ditujukan untuk kelompok tertentu
Dari pernyataan diatas, yang bukan ciri-ciri dari kebijakan publik ditunjukkan pada nomor ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
39. Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka pelaksanaannya ….
a. masyarakat langsung melakukan demonstrasi
b. tidak menanggapi, karena tidak bersangkutan
c. tetap mematuhi semua kebijakan publik
d. kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
40. Yang bukan termasuk dalam lembaga pembuat kebijakan publik di negara kita adalah ? ….
a. DPR
b. DPRD
c. DPD
d. Senat
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.