Proyek Blue Economy Cari Inovator di 10 Negara ASEAN dan Timor Leste

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Proyek ASEAN Blue Economy Innovation (Inovasi Ekonomi Biru ASEAN) mengajak para inovator di 10 negara ASEAN dan Timor Leste terlibat dalam mendorong kemajuan sektor biru, yang mencakup ekosistem laut dan air tawar.

Proyek ASEAN Blue Economy Innovation resmi diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Kao Kim Hourn bersama Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Satvinder Singh di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Lewat proyek ini, ASEAN yang didukung Pemerintah Jepang dan UNDP akan memilih 60 inovator untuk menerima dukungan finansial, masing-masing hingga 40.000 dollar AS.

Baca juga: Seventeen dan Unesco Luncurkan Pusat Pembelajaran Komunitas di Timor Leste

Untuk diketahui, proyek ini mencakup tiga kegiatan utama yakni, ASEAN Blue Innovation Challenge, Inkubasi, serta Business Matchmaking atau Temu Usaha.

Kao menyebutkan, kehadiran proyek ASEAN Blue Economy Innovation sangat strategis karena bertepatan dengan persiapan kawasan ini untuk mengimplementasikan Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN.

“Tak hanya bertujuan memperbaiki hasil ekonomi dari sektor kelautan, tapi juga meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan,” kata Kao dikutuip dari Kompas.com.

Menurut Kao, inisiatif ini menjadi perwujudan komitmen ASEAN dalam memanfaatkan ekonomi biru untuk pembangunan regional, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial-ekonomi.

Adapun ASEAN berada di garis depan potensi maritim dunia. ASEAN juga memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga 2,5 triliun dollar AS per tahun atau lima persen dari ekonomi global.

Seiring besarnya potensi ekonomi biru ASEAN, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN.

Contohnya, isu seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, dan polusi laut menjadi ancaman yang signifikan bagi ekosistem laut dan air tawar di kawasan ini. Hal ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk upaya kolaborasi untuk mengatasinya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS