Anies – Ahok Tak Mungkin Berduet di Pilkada DKI Jakarta, Begini Kata Gilbert Simanjuntak

POS-KUPANG.COM – Setelah nama Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mencuat ke permukaan, wacana menduetkan kedua sosok itu pun seketika jadi bahan pergunjingan publik.

Yang jadi soal, adalah apakah di antaranya keduanya ada yang mau mengalah untuk menjadi orang kedua dalam Pilgub DKI Jakarta yang sebentar lagi akan digelar bersama dalam Pilkada Serentak 2024.

Pertanyaan ini mencuat, karena keduanya pernah sama-sama jadi gubernur DKI Jakarta, elektabilitas keduanya pun demikian kuat di masyarakat.

Tapi masalahnya, adalah keduanya pernah menjadi rival politik beberapa tahun lalu. Bahkan gegara kontestasi tersebut, Basuki Tjahaja Purnama pun harus berurusan dengan hukum.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, sampai saat ini baik Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama, sama-sama belum mendaftar ke DPD PDIP.

Dengan demikian, katanya, belum diketahui secara jelas, siapakah yang menjadi bakal calon gubernur dan siapa yang menjadi bakal calon wakil gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan.

Dikatakannya, meski saat ini basis massa keduanya demikian kuat, tapi tetapi proses pencalonan tentu akan sangat berpengaruh terhadap pilihan wong cilik pada saat pemilu nanti.

“Keputusan juga akan dipengaruhi sikap tersebut dan mendengar pendapat akar rumput. Saya yakin DPP akan mengambil keputusan terbaik, tapi keduanya berasal dari akar rumput yang jauh berbeda tentu suara bisa saling mendukung atau meniadakan,” kata Gilbert Sabtu 11 Mei 2024.

Selain perbedaan terhadap basis massa pendukungnya, kata dia, karakter keduanya juga dapat mempengaruhi proses pencalonan.

Apalagi mereka berdua sempat menjadi rival politik dalam ajang Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu, dan sama-sama pernah menjadi Gubernur Jakarta.

“Karakter keduanya juga tidak ada yang mau mengalah. Semua mau jadi Gubernur, lalu siapa yang Wakil Gubernur?,” imbuh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Alih-alih meminang Anies, Prof. Gilbert justru melihat ketertarikannya duet dengan sosok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diketahui, suara PKS di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat tertinggi hingga 18 orang, sehingga berhak memperoleh kursi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

“Calon lain dari PKS sebenarnya juga menarik dipasangkan dengan calon dari PDI Perjuangan, karena calon tersebut didorong oleh partai, akan lebih menjual,” tuturnya.

“Kalau Bung Anies nanti maju lewat partai apa? Dulu Demokrat, lalu PKS, Gerindra dan lain-lain. Sekarang Capres lewat Nasdem, PKS, PKB, lalu Bacagub lewat mana?,” lanjutnya.

Meski demikian, Prof. Gilbert memastikan bahwa PDI Perjuangan tidak membatasi putra-putri terbaik bangsa yang ingin mendaftar pencalnan kepala daerah lewat DPD PDIP Jakarta.

Nantinya proses penjaringan kndidat Bacagub atau Bacawagub Jakarta akan dilakukan berjenjang dari tingkat DPD hingga DPP.

“Soal Bacagub, partai tidak membatasi, silakan mendaftar. Soal keputusan kan masih lama, rasanya itu akhir Mei saat Rakernas disampaikan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta membuka penjaringan bakal calon Gubernur (Bacagub) dan bakal calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta periode 2024-2029.

Penjaringan ini dilakukan selama 20 hari, dan bagi yang berminat bisa mendaftarkan diri ke Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Sedayu City Big Box Nomor 10A RT 01/09, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.

Ketua Pelaksana Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta PDI Perjuangan, Hendra Gunawan mengatakan, jadwal Pilkada Jakarta telah ditetapkan pada 27 November 2024 mendatang.

Karena itu, PDI Perjuangan akan melakukan penjaringan yang nantinya proses ini akan ditingkatkan secara berjenjang oleh DPP dan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan memberi kesempatan bagi seluruh putra-putri terbaik untuk mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei 2024,” kata Hendra dari keterangannya pada Senin 6 Mei 2024.

Hendra mengatakan, dari perspektif lingkungan hidup Kota Jakarta adalah daerah yang paling mengkhawatirkan eksistensinya. Statusnya telah diatur melalui UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Salah satu cirinya adalah Jakarta menjadi kota bisnis dan global yang ditetapkan menjadi kawasan aglomerasi di dalamnya, meliputi kawasan Jabodetabekjur. Dalam kondisi ini, DKJ akan memasuki agenda Pilkada serentak di Indonesia,” jelas Hendra.

Untuk mencegah kekhawatiran itu, lanjut dia, diperlukan kepemimpinan yang kuat dari seorang kepala daerah yang memimpin pemerintahan di atas pilar-pilar Pancasila, sebagai dasar dan ideologi bangsa.

Baca juga: Ahok Berpeluang Maju ke Pilkada DKI Jakarta, KPU Kini Tunggu PKPU

Sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan akan mengusung calon kepala daerah yang diyakini mampu menghadapi tantangan tersebut.

“Dengan setia serta konsisten berjalan dan berjuang di atas landasan ideologi Pancasila,” ujar Hendra.

Bagi masyarakat yang tak bisa mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan DKI, mereka bisa mendaftar melalui online dengan mengisi form https://bit.ly/FORM_PENDAFTARAN_BALON_PILKADA2024. kemudian lampiran dokumen dapat diunduh melalui link https://bit.ly/FORM_DOWNLOAD_PILKADA2024. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS