Dua Hari di Sumba Timur Mensos RI Sambangi ODGJ, Penyandang Disabilitas dan Warga Pra-Sejahtera

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU- Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini selama dua hari berada di Kabupaten Sumba Timur dan selama di daerah ini Mensos RI menyambangi Puskesmas Kanatang pada Kamis 2 Mei 2024 dan keesokan harinya di RSUD Umbu Rara Meha, dan Puskesmas Lewa.

Tujuan Kunker Mensos RI, Tri Rismaharini  untuk memberikan perhatian khusus kepada kaum rentan terutama Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas, Lansia, serta masyarakat Pra Sejahtera yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan.

Selama dua hari tersebut, Menteri Risma menerima banyak keluhan dari masyarakat kelompok rentan mulai diantaranya belum tersentuh jaminan sosial pemerintah karena kendala belum pernah mendapatkan layanan E-KTP.

Terhadap kondisi tersebut, Menteri Risma meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Sumba Timur bersama perangkat daerah teknis agar membetikan perhatian khusus, dengan melakukan pendataan secara valid tanpa terkecuali sekaligus perekaman E-KTP bagi penyandang ODGJ, Disabilitas, lansia, maupun orang kusta agar semuanya mudah mengakses layanan jaminan sosial terutama akses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.

Menurutnya, kaum Rentan, ODGJ, Penyandang Disabilitas, Lansia, Penyakit Kusta dan warga pra sejahtera harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Minimal semuanya tercatat dalam administrasi kependuduan, sehingga dirinya meminta semua perangkat mulai dari pendamping sosial, RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, Dispenduk, Dinsos, Bupati dan semua perangkat daerah serta dunia usaha dan masyarakat harus saling mendukung.

Baca juga: Penjabat Bupati Matim Apresiasi Mensos Tri Rismaharini: Sangat Peduli Masyarakat Manggarai Timur

Baca juga: Mensos Tri Rismaharini Serahkan Bansos untuk Maria Evin Bersama Tiga Anak yang Tinggal di Gubuk Reot

"Karena kaum rentan sangat butuh perhatian, dan apabila bukan kita, maka siapa lagi yang mau perhatikan kelompok tersebut," tegas Menteri Risma.

Selain itu, Menteri Risma juga meminta agar puskesmas yang menangani ODGJ wajib memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian obat secara gratis kepada penderita ODGJ.

Menteri Risma juga melakukan inventarisir kebutuhan dari masyarakat Pra Sejahtera, mulai dari kebutuhan akses kesehatan hingga pelatihan keterampilan.

Hal tersebut sangat dibutuhkan agar semua masyarakat melalui dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka akan lebih berdaya guna untuk meningkatkan kualitaa taraf hidupnya.

Apresiasi Kunjungan Mensos RI

Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini yang telah menyempatkan diri bertatap muka secara langsung dengan masyarakat ODGJ, Penyandang Disabilitas, Masyarakat Prasejahtera di Sumba Timur.

“Kunjungan Menteri Sosial di Kabupaten Sumba Timur, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengapresiasinya,” kata Bupati Khristofel.

Menurutnya, kehadiran Mensos RI Risma di Kabupaten Sumba Timur secara langsung untuk mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Tidak ada yang ditutupi. Semua secara langsung dan diterima oleh masyarakat dengan cara berdiskusi.

Ia mengatakan, secara keseluruhan untuk Indonesia di bagian timur bahwa kemiskinan, disabiltas dan ODJG menjadi perhatian khsusus Kementerian Sosial. Kehadiran Mensos RI hari ini adalah melihat langsung kondisi tersebut di lapangan.

Bila selama dikatakan bahwa Indonesia timur memberikan kontribusi signifikan pada prosentasi kenaikan stunting, gizi buruk dan ODGJ, maka sesungguhnya harus diikuti dengan politik anggaran secara terpusat untuk mengatasinya.

Baca juga: Mensos RI Serahkan Biaya Rp 75.561.381 Untuk Ignasius Penderita Lumpuh Layu di Manggarai Timur

“Jadi hari ini beliau datang langsung untuk meminta data secara riil dan langsung mengeksekusi. Saya pikir ini adalah sebuah pendekatan baru yang perlu juga kementerian-kementerian lain melihat secara langsung sehingga dengan adanya upaya secara riil atau nyata bisa menurunkan hal-hal itu,” ujarnya.

Khristofel mengakui, bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan intervensi dari pemerintah pusat sudah ada namun masih banyak persoalan. 

“Di sini ada tiga pendekatan yakni mengurangi tingkat pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatannya dan menghapusakan tingkat kemiskinan. Dengan berbagai pendekatan itu melalui APBD, DAU, DAK dan insentifis DID yang sudah kita lakukan namun kita harus paham bahwa kemampuan fiskal kita terbatas. Jadi bisa kita akses adalah sumber daya dan berbagai kebijakan agar kita bisa berjalan seperti gayung bersambut,” papar Khristofel.

Khristofel menambahkan, Mensos RI meminta untuk merekap sedemikan rupa data terkait hal tersebut dan akan diajukan ke pusat.

“Yang saya senang tadi bahwa ada kebijakan bagi masyarakat yang tidak masuk dalam PKH dil uar kriteria itu soal ODJG, langsung diperintahkan untuk dimasukkan dalam data penerima manfaat. (zee)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS