Vox Point: Pemerintahan Baru Perlu Memperhatikan Kaum Marginal dan Terpinggirkan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia mengharapkan agar pemerintahan yang baru dapat memperhatikan nasib masyarakat marginal dan terpinggirkan.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, dalam sambutan Dialog Nasional dengan tema: Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintahan Yang Baru, di Gedung Dewan Pers Jakarta, Sabtu, 27 April 2024.

Handojo menyebut, kendati Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka baru mulai memimpin pemerintahan baru setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, Namun ada banyak harapan yang tersirat dari jutaan rakyat Indonesia.

"Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kaum termarginalkan dan terpinggirkan. Contoh kaum marginal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Sehingga kelompok marginal perlu perhatian yang lebih maksimal," kata Handojo.

Ia menjelaskan Badan Pusat Statistik merilis persentase penduduk miskin pada 17 Juli 2023. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Jika dijumlahkan penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang.

Handojo menduga salah satu penyumbang penduduk dengan kategori miskin adalah kaum marginal dan terpinggirkan. Sebab, beberapa alasan yang bisa memperkuat alasan tersebut. Di antaranya penduduk yang tidak punya penghasilan, atau penduduk yang penghasilannya rendah dan tidak sesuai kebutuhan setiap hari.

"Jumlah penduduk termarginalkan dan atau terpinggirkan bisa dibilang setara dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Karena itu, pemerintah mesti memberikan perhatian khusus terhadap mereka," ujar Handojo.

Handojo juga menyinggung persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut dia, TPPO atau human trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditumpas bersama-sama. Siapa pun bisa menjadi korban, baik itu laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Kasus perdagangan orang di Indonesia masih tinggi.

Handojo meminta pemerintahan yang baru untuk mewaspadai dan tegas memberantas TPPO. Sebab, penindakan terhadap kasus perdagangan orang masih di atas angka ratusan.

"Pada 2021, Polri melaporkan menindak 23 kasus TPPO yang terjadi di dalam negeri. Namun, TPPO lintas negara justru lebih banyak yaitu 159 kasus dengan penyelesaian 111 kasus," ujarnya.

Oleh karena itu, Handojo mendorong dan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menangani kaum marginal, terpinggirkan dan human trafficking ini secara profesional. Melalui upaya stategis oleh para stakeholder dan pemerintah.

"Karena dengan cara tersebut, kita optimis akan membantu mengurangi angka kemiskinan. Dan, tentu akan meningkatkan kesjahteraan masyarakat," tegasnya.

Handojo juga mendukung langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat melalui program makan gratis. Ia menyebut program ini sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kaum marginal dan terpinggirkan.

"Apa yang digagas Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka melalui Program Makan Gratis harus disambut dan didukung untuk membantu masyarakat termarginalkan dan terpinggirkan," ujarnya.

Karena itu, ia mengharapkan agar semua elemen bangsa Indonesia mendukung program tersebut. Seperti yang dilakukan Ormas Katolik Vox Point Indonesia melalui Dialog Nasional ini.