Wawancara Eksklusif Direktur BKR BKKBN: Target Turunkan Stunting ke Angka 14 Persen

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Pusat menargetkan angka stunting tahun 2024 harus turun ke angka 14 persen. Artinya, tersisa waktu delapan bulan untuk memastikan upaya menurunkan angka stunting signifikan.    

Apakah target tersebut dapat dicapai baik di level nasional maupun provinsi? Apa saja yang sudah dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional baik secara nasional maupun tingkat provinsi NTT untuk upaya tersebut?

Berikut cuplikan wawancara eksklusif Direktur Bina Kesehatan Reproduksi ( Dir BKR ) BKKBN Rebuplik Indonesia, Marianus Mau Kuru, S.E., M.Ph bersama host jurnalis Pos Kupang, Ani Enotoda dalam Pos Kupang Podcast, Jumat (19/4). 

Bagaimana anda melihat penanganan stunting di NTT? 

Sekarang sebetulnya tugas kita adalah bagaimana kita membuat, mencapai, berusaha untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terutama salah satunya adalah stunting.

Stunting harus kita turunkan menjadi 14 persen, itu target nasional. NTT sekarang 15.2 persen.

Sejauh ini penanganan stunting secara nasional seperti apa? 

Sebelum kita ke data, saya ingin menyampaikan konsep tentang stunting, supaya orang bisa paham secara komperhensif. Kita harus tahu apa itu stunting.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan karena gizi buruk dan infeksi berulang. Dua hal ini yang membuat anak menjadi stunting. Nah kita bertanya gizi itu diberikan sejak kapan, itu kita harus tahu, kemudian kita harus lakukan apa supaya tidak terjadi infeksi berulang.

Dua ini menjadi yang paling utama. Sehingga, kalau kita sudah paham itu, masyarakat sudah tahu itu, keluarga sudah tahu itu, yang menjadi utama untuk melakukan intervensi tentunya keluarga, masyarakat, sementara pemerintah, stakeholder yang lain itu sebagai fasilitator. 

Yang paling utama masyarakat harus paham betul, sudah paham dia bersikap, sudah bersikap dia berperilaku supaya masalah ini segera selesai.

Terkait dengan data secara nasional, Indonesia itu sebetulnya stunting secara nasional berada pada 21.6 persen sementara target harus turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Artinya tinggal beberapa bulan lagi, kurang lebih delapan bulan itu kita harus turunkan sampai 14 persen.

Pertanyaannya, bisakah kita turunkan sampai 14 persen? Pertanyaan kedua, untuk bisa turun sampai 14 persen, siapa yang harus bekerja. Itu pertanyaan yang harus kita jawab.

Oleh karena itu kita harus optimis bahwa bisa turun tetapi yang harus bekerja adalah, pertama, masyarakat dan keluarga ada di depan, terus kemudian didukung secara kuat oleh pemerintah di setiap tingkatan wilayah, oleh stakeholder lain seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi profesi, perempuan, tokoh pemuda, terus kemudian NGO termasuk teman-teman media karena teman-teman media termasuk Pos Kupang itu merupakan corong untuk menyampaikan informasi yang lengkap, komperhensif bagi masyarakat.

Kalau itu kita kerja secara kolaboratif, secara konvergen, fokus, maka kita yakin bahwa di akhir Desember mudah-mudahan bisa turun menjadi 14 persen. 

Sekarang kita bicara data provinsi NTT. Di NTT ini sejak saya masih jadi kepala perwakilan, mulai Perpres 72 muncul, itu tahun 2022 kita turunkan menjadi 17.7 persen, terus anak stunting waktu itu kalau tidak salah ada 90.032 anak.
Tahun 2023 kemarin turun menjadi 15.2 persen.

Tapi sebarannya untuk kabupaten/kota tentu tidak sama. Ada kabupaten yang sudah cukup rendah seperti Sumba Tengah, yang masih tinggi Sumba Barat Daya. Tentu ini membutuhkan strategi percepatan yang harus tepat dan terstruktur.

Tidak mudah tentu, kita menstrategi yang namanya bekerja secara kolaboratif. Ketika saya masih menjadi kepala perwakilan di NTT sekaligus sebagai sekretaris tim percepatan penurunan stunting, ketuanya adalah pak Wakil Gubernur, wakilnya adalah pak Sekda, kemudian ibu Ketua PKK dan Kepala Bappeda sementara pak Gubernur itu sebagai ketua tim pengarah. 

Nah beliau menugaskan kepada kami sebagai sekretaris untuk menyusun strategi. Strategi kita adalah, karena desa di NTT ini jumlahnya 3.353 desa, kemudian saya hitung-hitung masa jabatan seorang Gubernur atau Bupati hanya lima tahun, kalau lima tahun, kita waktunya kan tinggal dua tahun waktu itu.

Makanya kalau misalnya kita coba, katakanlah pak Gubernur tiap hari bekerja dari satu desa ke desa lain, sampai lima tahun tidak cukup. Hanya 1.800 hari saja sehingga kita menyusun waktu itu adalah, (strategi) berbasis keluarga tapi pendekatannya berbasis desa.

Desa menyelesaikan stunting,  kalau tidak mampu, yang tidak mampu itu yang dinaikkan ke Bupati, terus Bupati kalau misalnya terlalu banyak dia naikkan ke Gubernur, kalau Gubernur tidak bisa baru diminta lagi kepada pusat. Kita mencoba menyusunnya seperti itu sehingga sekarang turun menjadi 15.2 persen. 

Yang kedua, kerja. Kerja betul-betul kerja kolaboratif. Banyak sektor yang terlibat di dalam untuk pemerintah tetapi kita juga menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat juga NGO dan kita masukkan dalam SK Gubernur waktu itu tentang Tim percepatan penurunan stunting.

Jadi semua bergerak di dalam meskipun dalam pelaksanaan tentu tidak mudah tetapi provinsi NTT sudah berbuat sangat baik sehingga stunting kita yang tahun-tahun sebelumnya terutama empat lima tahun lalu itu berada pada hampir 40 persen pada tahun 2023 kemarin turun menjadi 15.2 persen. Ini berkat kerja keras. 

Terus pada saat e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) bulan timbang, itu kita membagi tugas.

Teman-teman Dinas Kesehatan mengkoordinir teknis pengukuran dan penimbangan sementara untuk penggerakan sasaran itu koordinatornya adalah BKKBN Provinsi.

Jadi kita berbagi kita melakukan pendekatan melibatkan semua unsur dan ternyata penggerakan saat balita sasaran kurang lebih hampir 460-an ribu kalau tidak salah, itu 98.7 persen datang ke posyandu pada saat penimbangan pada bulan Februari dan Agustus.

Jadi itu penggerakan sasaran yang saya pikir tertinggi di Indonesia dan sesuai arahan pak Gubernur waktu itu pak Viktor terus kemudian pak Joseph sebagai Wakil Gubernur dan semua kita lakukan itu. Sekarang saya ikuti, bapak Penjabat Gubernur juga terus melanjutkan itu.

Kemudian semangat para Bupati Walikota Wakil Bupati Walikota juga luar biasa karena kita sudah terus membangun komunikasi kadang ada pertemuan, di provinsi semua Bupati atau Wakil Bupati diundang sehingga semua bergerak. Tetapi tentu kita belum sempurna karena saya yakini betul bahwa kita di atas sudah paham tapi yang dibawah belum tentu paham 100 persen sementara sasaran keluarga yang punya akan stunting atau keluarga berisiko stunting itu ada di desa.

Mestinya orang di desa itu harus paham betul karena mereka yang dekat dengan keluarga-keluarga ini dan mereka sebagai ujung tombak harus paham dan menyebarluaskan informasi. Harus kampanyekan itu. Tentu ini menjadi PR kita semua, ujung tombak ini harus kita asah terus supaya dia tajam ya.(uzu)

Ikuti wawancara Ekslklusif POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS