Anies Belum Mau Terima Kekalahan, Sebut Pemimpin yang Curang Lahirkan Ketidakadilan

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan sepertinya belum mau menerima kekalahan dalam Pilpres 2024. Mungkin karena itu, sehingga ia tak henti-hentinya melontarkan pernyataan-pernyataan pedas terhadap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sudah mengumumkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden terpilih, namun calon presiden nomor urut 01 itu belum menyampaikan ucapan selamat.

Anies Baswedan malah merespon hasil Pilpres 2024 dengan sindiran. Ia sulit menerima hasil pilpres itu karena menilai ada begitu banyak kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara berlangsung.

Dia mengatakan bahwa sikapnya tersebut akan berbeda jikalau Pilpres 2024 itu berlangsung jujur dan adil.

Menurut dia, legitimasi calon yang terpilih bisa menyebabkan keraguan, jika tanpa melalui proses yang kredibel.

Jika pemilihan pemimpin itu ternodai dengan kecurangan, maka akan menghasilkan rezim yang penuh dengan ketidakadilan.

“Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan, akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan, kita tak ingin ini terjadi,” tandasnya.

Baca juga: Surya Paloh Tuai Pujian Usai Beri Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran, Begini Kata Sekjen Gerindra

Atas dasar itu, maka Anies mengajak masyarakat untuk melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum, agar bukti yang ditemukan dapat menjadi fakta sejarah bangsa.

"Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ tuturnya.

Menurut Anies, langkah hukum harus tetap ditempuh untuk menyelamatkan demokrasi. Meski mendapat banyak masukan, tapi kecil kemungkinan ia akan mendapat keadilan.

“Walaupun, kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya sangat kecil,” ujar Anies.

Ia lantas menyebutkan, kemungkinan yang kecil itu disebabkan oleh sejumlah oknum lembaga penyelenggara pemilu yang patut dipertanyakan integritasnya.

“Berbagai pihak mengatakan ini lembaga lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu terkait penyelenggaraan sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik,” paparnya.

“Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal, perannya pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia,” tutur Anies.

Pernyataannya itu merujuk ke Ketua KPU yang diketahui berkali-kali melanggar etik berdasarkan keputusuan DKPP.