Sekjen PKS Tegaskan: Partai Keadilan Sejahtera Punya Jam Terbang Tinggi Jadi Oposisi

POS-KUPANG.COM – Di tengah kondisi politik di Tanah Air yang masih diwarnai pro kontra hasil Pilpres 2024, Sekjen PKS ( Partai Keadilan Sejahtera ) Aboe Bakar Alhabsyi tetiba melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia memberikan isyarat bahwa partai tersebut berpeluang menjadi oposisi pada pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Dikatakannya,  PKS sudah memiliki jam terbang yang tinggi sebagai oposisi. PKS juga punya rekam jejak yang bagus di pemerintahan.

"Kalau memang PKS harus kembali menjadi oposisi, kami tak ada kesulitan. Kami kembali kepada pemerintah, juga kami tak ada kesulitan. Tapi kita akan malu kalau negara ini tak punya oposisi.”

Kalimat itu dilontarkan Aboe Bakar Alhabsyi di NasDem Tower, sebagaimana dikutip Pos-Kupang.Com dari Tribunnews.com, Sabtu 16 Maret 2024.

Dia bahkan mengatakan bahwa PKS akan merasa malu terhadap warga dunia kalau dalam sebuah negara demokrasi, tak ada pihak yang berperan sebagai oposisi terhadap pemerintah.

"Tapi memang satu negara tidak ada oposisi, engga malu apa kita di mata dunia? Ini negara apa? Tidak ada check and balance."

"Jadi semua manut, enggak bisa juga. Kita lihat saja masih ada partai-partai yang berkeinginan kontrol pemerintahan," pungkasnya

Aboe lantas mengatakan, PKS dan semua parpol di Koalisi Perubahan, kini tengah menunggu hasil rekapitulasi manual KPU.

"Kita lihat hasil besok, baru watak dan karakter PKS selalu keputusannya di Majelis Syura."

"Ya nanti keputusan mau ke mana arahnya kemana dan sebagainya kita lihat maslahatnya," kata Aboe.

Anies Bakal Maju Lagi

Apabila tidak diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2024, PKS menilai, Anies sangat mungkin bakal kembali diusung dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Demikian disampaikan oleh DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin.

"Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan," kata Khoirudin, dalam jumpa pers di NasDen Tower, Jakarta Pusat, Jumat 15 Maret 2024 malam.

Namun, Khoirudin menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU.