Lipsus - Nama yang Menyeruak Maju di Pilkada Kota Kupang 2024, Jeriko Pilih Jalur Perseorangan

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Empat nama mulai menyeruak untuk maju sebagai calon Wali Kota Kupang periode 2024-2029 melalui jalur perseorangan. Sementara beberapa nama lainnya siap bertarung dari jalur partai politik.

Empat nama yang siap maju lewat jalur perseorangan itu antara lain Jefri Riwu Kore, Epi Seran, Yoseph Ariyanto Ludoni dan Bhildad Thonak.

Jefri Riwu Kore atau Jeriko yang ditemui Kamis (14/3) mengaku dirinya maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kupang tanpa menggunakan partai atau lewat jalur perseorangan.

Baca juga: Jeriko Berharap Maju Pilkada Kota Kupang Lewat Jalur Perseorangan

Mantan anggota DPR RI itu mengaku setelah Pemilu 2024 ini, tim sedang bergerak melakukan pendekatan ke masyarakat untuk memohon bantuan tandatangan.

"Dari orang yang sebelumnya sudah memberikan KTP-nya. Orang yang sudah memberi KTP itu sudah sekitar 400 ribuan yang sudah terkumpul. KTP saja tidak cukup, kita perlu tandatangan mereka," kata Jefri Riwu Kore.

Sejak 2023 lalu, sejumlah relawan Jefri Riwu Kore sudah gencar melakukan pengumpulan KTP. Bahkan ada masyarakat yang secara sukarela menyerahkan KTP sebagai bentuk dukungan.

Dengan calon independen atau perseorangan, Jefri yakin akan lebih mudah dan lebih dekat dengan masyarakat. Terutama bagi warga yang sudah memberikan dukungan secara tertulis.

Jefri  membantah, sudah masuk ke salah satu partai. Dia menyebut, dirinya hanya membantu proses pencalonan anaknya di Pemilu yang lalu.

"Belum ada. Kita masih menimbang-nimbang orang yang bisa bekerja sama," kata dia menanggapi pasangan calon yang mendampingi dirinya di Pilwalkot nanti.

Namun begitu, Jefri Riwu Kore tidak menutup kemungkinan bila bergabung dengan partai politik. Jika ada parpol yang datang, dirinya akan membuka komunikasi. "Kita tetap berharap independen," tegasnya.

Dengan dinamika yang terus terjadi, Jefri Riwu Kore menegaskan, dirinya akan terus menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang terjadi, termasuk bila harus bertarung dengan kendaraan partai politik.

"Dinamika selanjutnya, kita tidak tahu ada apa ke depan. Kita tidak menutup kemungkinan mengikuti dinamika yang ada," ujarnya.

Bakal calon Wali Kota Kupang yang rencananya lewat jalur perseorangan adalah Bhildad Thonak yang disokong Komunitas Dialektika Kota Kupang.

Peter Lekson, Koordinator Komunitas ini menyebut, usulan pihaknya itu karena melihat minimnya politisi muda yang masuk dalam bursa Pilkada Kota Kupang.

Berkaca dari itu, Komunitas Dialektika itu ingin membuka ruang baru sebagai pengungkit demokrasi yang lebih baik.

“Anak muda, menjadi bagian penting daya dobrak. Kita perlu mendorong anak muda dalam panggung yang sama," kata dia.

Bhildad Thonak, kata dia, menjadi pilihan kelompoknya karena dinilai memiliki kompetensi cukup baik sebagai seorang pengacara. Di samping sosok anak muda.

Bhildad Thonak menjadi satu dari sekian banyak anak muda yang ada di Kota Kupang, yang perlu diberi kesempatan untuk terjun dalam kompetisi politik lima tahunan itu.

Butuh 27 Ribu KTP

Nama lain yang akan bertarung lewat jalur independen atau perseorangan adalah Ariyanto Ludoni. Menurut Ketua Harian Tim Pemenangan Yoseph LG menyampaikan, persiapan tim pemenangan sejak 7 Agustus 2020.

"Kami dari tim pemenangan siap mensukseskan beliau (Yoseph Ludoni) dan terus mendukungnya. Selama ini kami telah berjalan memperkenalkan dan menyuarakan bahwa dia merupakan calon Wali Kota Kupang," kata Yoseph.

Menurut Yoseph, dari personalitynya, Ariyanto Ludoni memang layak untuk dicalonkan menjadi Wali Kota Kupang. Yang mana, Ariyanto Ludoni telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemangku adat Meo Naek Teflopo - Timor sejak tahun 2012 sampai sekarang.

"Dia layak dicalonkan menjadi pemimpin Kota Kupang guna melestarikan tradisi di Pulau Timor. Apalagi Kota Kupang juga menjadi kota yang pluralis, banyak budaya. Pastinya dia juga akan terus menggaungkan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada," tuturnya.

Sementara itu Ariyanto Ludoni menyatakan siap menjadi Calon Wali Kota Kupang periode 2024-2029 melalui jalur independen.

Kesiapan itu dinyatakan dengan membentuk PIPER, pusat informasi perkenalan di beberapa lokasi, sebagai sarana sosialisasi sekaligus pusat pengumpulan KTP.

Warga dengan sukarela mengumpulan KTP dan menandatangani formulir untuk mendukung Ariyanto Ludoni.

"Saatnya Kuda Timor. Dan saya siap untuk menjadi Calon Wali Kota Kupang periode 2024-2029. Tim sudah mulai bekerja secara rutin dan marathon melalui Piper, pusat informasi perkenalan. Kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, setelah mengenal dan sukarela mengumpulkan KTP. Prinsipnya, sekarang saatnya, kita keluar dari sebuah kebiasaan yang biasa-bisa saja untuk menjadi luar biasa," ungkap Ariyanto Ludoni, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, calon perseorangan wajib mengantongi paling tidak 18,5 persen pemilih dari total daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu terakhir untuk calon di tingkat kabupaten/kota. KTP juga paling kurang berada di lebih dari setengah jumlah wilayah, seperti kecamatan.

Untuk Kota Kupang, dalam DPT Pemilu 2024 tercatat sebanyak 320.629 pemilih dalam DPT yang telah ditetapkan KPU. Dari total itu maka calon perseorangan harus mendapat paling tidak 27.254 ribu KTP di empat dari total enam kecamatan yang ada di Kota Kupang.

Setelah KTP terkumpul dibutuhkan tandatangan sebagai keabsahan dukungan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh KPU di daerah setempat. Calon itu menyerahkan salinan dukungan itu ke KPU agar diteliti.

"Nanti verifikasi dan validasi ke setiap pemilik KTP," kata ketua KPU Kota Kupang Ismael Manoe, Kamis (14/3).

Menurut dia, syarat itu akan diisi dalam format yang disiapkan oleh KPU. KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual hingga bertemu dengan para pemilik KTP.

Jalur Partai Politik

Di tempat berbeda, anggota DPRD NTT Alex Foenay menjadi salah satu kandidat yang digadang-gadang maju di Pilwalkot kali ini. Alex mengaku sedang membangun komunikasi dengan beberapa partai politik.

"Saya masih komunikasi dengan beberapa partai politik sesudah itu saya akan konprensi pers. Jadi tunggu saja mungkin minggu depan," kata Alex, Kamis sore.

Alex belum mengetahui adanya stiker yang bergambar dirinya dan seorang politikus di Kota Kupang. Stiker itu menuliskan calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.

Stiker itu juga membuat slogan "Bersama Kupang Maju" dengan wajah Alex Foenay dan seorang politisi.  Dia sendiri juga belum menentukan sikap melalui perseorangan atau jalur partai politik.

"Saya belum tau tapi yang jelas minggu depan saya akan beritahu teman-teman wartawan," sebut Alex Foenay.

Sementara itu, dari partai politik, Partai Golkar Kota Kupang sudah secara terbuka mengusung Jonas Salean.  Jonas Salean sudah meminang  Alo Sukardan sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Kupang.

Bahkan saat deklarasi di DPD 1 Golkar NTT, Alo Sukardan sempat hadir bersama beberapa tokoh Manggarai.

Sementara Partai Gerindra memastikan akan memprioritaskan kadernya untuk bertarung di Pilkada Kota Kupang tahun 2024 ini.

Gerindra ingin mengambil peran kunci dalam Pilkada kali ini karena dari hasil pileg, partai besutan Prabowo Subianto ini berhasil memperoleh 5 kursi.

Partai Gerindra berpeluang memegang palu ketua DPRD Kota Kupang. Partai ini meraih 25.403 dan menjadi peraih suara paling banyak. Di posisi kedua, NasDem mengumpulkan 24.117 suara dan PDIP 18.616 suara.

"Partai Gerindra akan aktif mengambil kesempatan di Pilkada nanti untuk memajukan kader terbaik partai Gerindra," kata Sekretaris DPD Gerindra NTT, Fernando Soares, Kamis (14/3).

Dia menyebut Gerindra akan melakukan tahapan seleksi secara internal untuk mendorong sosok yang akan diusung di Pilkada.

Belakangan beberapa nama sudah mulai muncul sebagai Bacalon Wali Kota Kupang seperti Sekretaris DPC Gerindra Isodorus Lilijawa, Serena Francis, politikus senior Gerindra Chris Baitanu maupun Richard Odja.

Dia menyebut kader potensial dari Gerindra cukup tersedia dengan basis dan punya kedekatan dengan masyarakat. Modal itu yang kemudian bisa membuat Gerindra mengusung kader sendiri.

Sebelumnya Pemkot sudah menganggarkan APBD sebesar Rp 11,5 miliar untuk pelaksanaan Pilkada. Alokasi itu merupakan tahap pertama dari total Rp 28 miliar.

Pemkot membayar alokasi anggaran itu secara bertahap sejak tahun APBD 2023 lalu. Kala itu, Pemkot membayar Rp 11,5 Miliar atau setara 40 persen. Tahun 2024, sisa pembayaran atau 60 persen akan dituntaskan Pemkot.

KPU dan Pemkot pada tahun 2023 lalu sudah melakukan penandatanganan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB). Dokumen itu menjadi rujukan penggunaan anggaran Pilkada. (fan/cr20)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS