Bansos 2024

Peneliti CIPS Sebut Bansos Bukan Solusi Jangka Panjang Jaga Daya Beli Masyarakat

Kenaikan sejumlah harga pada awal Maret dikhawatirkan berkontribusi pada melemahnya daya beli tersebut.

Editor: Ryan Nong
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Warga Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT sedang melakukan pemeriksaan administrasi sebelum mengambil bantuan sosial atau bansos berupa beras di kantor Kelurahan yang disalurkan Badan Pangan Nasional. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta  menyebut bahwa bantuan sosial (Bansos) bukanlah kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan sejumlah harga pada awal Maret dikhawatirkan berkontribusi pada melemahnya daya beli tersebut.

Krisna Gupta mengatakan, konsumsi bahan pokok yang berkurang akan menjadi persoalan serius.

Baca juga: Tom Lembong Tuding Bansos Kuras Beras Bulog, Sebabkan Lonjakan Harga

"Dari dulu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako selalu menjadi isu yang sangat penting dan berpengaruh ke semua lapisan masyarakat," kata Krisna dikutip dari Kompas.com, Senin (4/3/2024). 

Menurutnya, kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti energi, pangan, dan transportasi, akan berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan hampir miskin.

Hal ini akan memengaruhi konsumsi pangan mereka dan berdampak pada kecukupan gizi pada masa mendatang.

Krisna menambahkan, bansos bisa jadi bukan solusi terbaik jika pasokannya tidak memadai. Tanpa pasokan memadai, bantuan sosial hanya akan memicu inflasi.

Selain itu, kenaikan juga dipicu faktor tahunan, yaitu datangnya Bulan Ramadan. Bersamaan juga dengan awal tahun, ketika pada Bulan Februari aktivitas impor dan ekspor agak berkurang bersamaan dengan Imlek.

Terkait dampak bansos terhadap kenaikan harga pangan, Krisna menyatakan banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat memengaruhi fluktuasi harga pangan.

Ia mengaku belum pernah menemukan data yang membuktikan bansos menjadi penyebab kenaikan harga. Di sisi lain, melemahnya nilai tukar Rupiah saat ini juga turut menambah kenaikan harga impor. 

Tidak hanya harga pangan yang naik, harga BBM non subsidi pun juga turut naik. Salah satu penyebab kenaikannya adalah karena konflik Palestina dan Israel.

Konflik ini juga berdampak pada arus lalu lintas transportasi laut dunia yang rentan berdampak pada kenaikan ongkos logistik. Menurut Krisna, solusi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya, adalah dengan membuka keran impor untuk memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan ini agar masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat hampir miskin tidak tertekan dan tetap bisa memenuhi kebutuhannya.

Solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga harga pangan salah satunya adalah memodernisasi pertanian melalui adopsi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan meninggalkan pola-pola bantuan yang tidak efektif seperti skema pupuk dan benih yang saat ini digunakan. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved