Indonesia Perlu Impor 2,5 Juta Ekor Sapi Perah untuk Program Susu Gratis

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan atau ID FOOD menghitung, untuk memenuhi program Susu gratis yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperlukan impor sapi perah hingga 2,5 juta ekor.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD, Dirgayuza Setiawan menyampaikan, impor tersebut dibutuhkan karena Indonesia masih kekurangan populasi indukan sapi perah.

Saat ini setidaknya terdapat 400 ribuan sapi perah produktif di Indonesia.

Jika pemerintah ingin memenuhi kebutuhan nasional, diperlukan meningkatkan empat kali lipat dari 400 ribu ke 1,2 juta ekor sapi perah untuk memenuhinya.

“Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2 hingga 2,5 juta sapi perah aktif,” tutur Dirgayuza kepada awak media, Kamis (29/2/2024).

Ia menyampaikan, sebenarnya program susu gratis ini pernah juga diusung oleh Presiden Soeharto. Namun, program ini hanya bertahan sampai tanda tangan Letter of intent dari International Monetary Fund (IMF).

“Kebijakan Presiden Soeharto itu dulu bertahan sampai di TTD LOI dari IMF di mana berbagai market yang kita miliki dibuat jadi pasar bebas. Kembali saya belum tahu nanti kebijakan Presiden baru akan seperti apa,” ungkapnya.

Meski begitu, ia juga masih akan menunggu arah dan kebijakan pemberian susu gratis ini jika memang Prabowo dan Gibran menang dan menjadi presiden selanjutnya.

“Kita Yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus menerus melakukan importasi,” ungkapnya.

Sementara itu, program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan utang pemerintah diperkirakan akan membengkak jika digunakan untuk membiayai program tersebut. Juga dikhawatirkan lembaga pemeringkat bisa menurunkan outlook utang Indonesia, karena utang yang meningkat ini.

Meski demikian, Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, anggaran makan siang gratis yang besar akan berimbas pada jumlah utang yang meningkat.

Namun, menurutnya penilaian atas nominal dan persentase utang tak bisa lepas dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) yang diraih.

Sehingga lembaga pemeringkat tidak akan begitu saja menurunkan peringkat utang Indonesia, jika ternyata utang dibelanjakan secara produktif dan memberikan efek produktif kepada PDB.

“Artinya, utang akan tetap berada di bawah ambang batas aman, jika PDB-nya tumbuh baik. Dengan kata lain, nominal utang boleh saja bertambah, tapi persentasenya belum tentu bertambah jika pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi juga tumbuh tinggi,” tutur Ronny kepada Kontan, Rabu (28/2/2024).