Jokowi dan Surya Paloh Diduga Membahas Soal Koalisi di Pemerintahan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendadak dipanggil menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara pada Minggu (18/2/2024). Kedua tokoh diduga membahas soal koalisi di pemerintahan.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mengonfirmasi adanya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu. "Dipanggil pak presiden beliau," ujar Sahroni. "Pukul 18.00 WIB," imbuhnya.

Sahroni menuturkan, kedatangan Surya Paloh ke Istana itu bukan inisiatif pribadi. Surya Paloh hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. "Dipanggil pak presiden ya, bukan menghadap," kata dia.

Namun Sahroni tidak mengetahui pasti agenda yang dibahas oleh Jokowi dengan Surya Paloh. Sahroni hanya mengatakan pertemuan itu merupakan hal biasa. Pertemuan itu, kata dia, hanya bagian silaturahmi saja. "Silaturahmi biasa aja sepertinya," katanya.

Sebaliknya, ia tidak menanggapi lebih lanjut apakah pertemuan itu sebagai upaya Presiden Jokowi mengajak Surya Paloh agar Partai NasDem bisa mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Partai NasDem pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres. NasDem bahkan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai Capresnya.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres berpasangan dengan Prabowo. Dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei maupun data sementara real count KPU, pasangan nomor urut 2 itu unggul dari pasangan Anies-Muhaimin maupun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pihak Prabowo-Gibran sudah memberi sinyal akan melobi pihak rivalnya jika mereka menjadi pemenang Pilpres. Termasuk mengajak partai lain seperti Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut dalam pemerintahan.

Baca juga: Jokowi Panggil Surya Paloh ke Istana

Dari sejumlah partai itu, PKB dan NasDem yang dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika Prabowo-Gibran menang.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam Pilpres. Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi.

“Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” ujarnya.

Sementara jika melihat situasi politik saat ini, PDIP dan PKS dianggap kemungkinan menjadi oposisi. Apalagi, PDIP telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi.

“Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDIP dan PKS,” ucap Adi.

“Di luar PDIP dan PKS. NasDem, PKB, dan PPP ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka,” tambah dia.

Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam Pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang.

Sebab, jika pihak yang kalah Pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilu akan menjadi percuma.

Sementara Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, pihaknya menghormati jika nantinya NasDem memillih loncat bergabung pemerintah mendatang seusai bertemu Presiden Jokowi.

Cucun menyatakan, pihaknya enggan untuk berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi menggaet NasDem untuk keluar dari koalisi perubahan. Namun jika benar, ia pun menghormati keputusan NasDem.

"Kita tidak dapat mengira-ngira, itu hak dari Partai NasDem," ucap Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Ia menuturkan, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi itu pun tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). "Tidak ada koordinasi terkait pertemuan Ketum-Ketum partai di koalisi AMIN. Tidak ada," katanya.

Sebaliknya, kata Cucun, Surya Paloh sejatinya tidak berkewajiban melaporkan adanya rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi kepada Parpol koalisi perubahan. Hal tersebut merupakan hak setiap partai. "Ya nggak mesti bilang juga, itu hak partai," ujarnya.