Megawati Kumpulkan Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Anies-Cak Imin Menghadap Jusuf Kalla

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri langsung mengumpulkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kediamannya di Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Tak hanya Ganjar-Mahfud, Megawati juga mengundang para ketua umum parpol yang mengusung paslon nomor urut 03 itu di kediamannya membahas dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mendapatkan aduan terkait kecurangan pada Pemilu 2024 dari tim hukum TPN Ganjar-Mahfud. Ada beberapa wilayah yang diduga terjadi kecurangan, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Madura.

"Jadi ada dari Madura, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena tadi malam kami pun sempat menyampaikan kewaspadaan tertinggi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Hasto di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Hasto tidak menjelaskan rinci jenis kecurangan apa saja yang terjadi. Namun salah satu di antaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar-Mahfud.

"Pokoknya prinsip semuanya harus menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, rakyat punya hak untuk menyampaikan pilihannya dengan kebenaran, pertimbangan nurani, dan tidak boleh dihambat apa pun," kata dia.

"Ya intimidasi tetap masih diwarnai sehingga dari laporan begitu hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, lalu ada pihak-pihak yang panik dan kemudian melakukan suatu instruksi untuk bergerak lebih masif lagi di kubu 02. Maka kita cermati dan Ibu Ketum dan para ketum parpol pengusung akan berada di Teuku Umar," jelasnya.

Baca juga: Pilpres Hanya Satu Putaran, Prabowo-Gibran Unggul di Jabar, Jateng, Nusa Tenggara hingga Papua

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menambahkan pihaknya akan menginvestigasi sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2024.

Todung mengatakan pihaknya telah menerima laporan baik dari Indonesia maupun luar negeri terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut.

"Kalau anda lihat di Madura ada laporan bahwa satu desa itu penduduknya tidak mendapat panggilan untuk mencoblos. Dan kertas suara sudah dicoblos 02. Kita akan investigasi hal semacam ini. Dari London, Hong Kong, kita mendapat laporan bahwa banyak warga negara Indonesia tidak bisa menggunakan hak pilihnya," kata dia.

"Banyak sekali hal-hal semacam ini. Jadi saya tidak mau ungkapkan semuanya. Tapi pada waktunya akan kita ungkapkan," sambung dia.

Todung mengatakan sejauh ini ia memperkirakan cukup banyak laporan terkait temuan dugaan pelanggaran pemilu. Akan tetapi, kata dia, menurutnya yang terpenting dugaan pelanggaran tersebut signifikan atau tidak.

"Cukup banyak, saya nggak bisa menghitung tapi cukup banyak. Dan kalau melihat temuan itu, bukan soal jumlahnya, tapi apakah temuan itu signifikan atau tidak. Dan menurut saya banyak sekali pelanggaran yang sangat signifikan yang menggerus integritas pemilu itu," kata dia.

Todung mengatakan pihaknya hanya berpegang pada hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 yang dilakukan KPU. Ia menegaskan pihaknya tidak percaya pada hasil exit poll.

"Kita tidak percaya pada exit poll, kita percaya pada hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU real count. Itu butuh waktu sampai satu bulan," kata dia.