Lipsus - 104 TPS di NTT Rawan, Pengamat: Tegakkan Azas Pemilu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat Politik Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami dalam news analisys menyebut bahwa pada setiap perhelatan Pemilu atau Pilkada, daftar pemilih tetap (DPTI) seringkali menjadi masalah. Hal ini membutuhkan energi dan konsistensi untk melakukan pemutakhiran.

"Kita tentu tidak berharap persoalan DPT menjadi wacana sepanjang masa tiap kali meghadapi pemilu hanya karena inkonsistensi para pemangku kepentingan. Seperti Kemendagri dengan penyelenggara pemilu, yang kemudian berimbas pada tidak tersalurkannya hak politik warga," ungkap Jimmy Nami.

Untuk distribusi Logistik, kata dia, sejauh ini proses distribusi logistik pemilu berjalan dan semua pihak berharap bisa sesuai target distribusi. Selain itu, update terkait masalah logistik bisa terus difollowup untuk cepat tanggap solusinya.

Baca juga: Lipsus - Logistik Pemilu 2024 Sampai Tepat Waktu

Baca juga: Lipsus - Sebanyak 104 TPS Pemilu di NTT Rawan

"Melihat sebaran suara capres-cawapres di NTT hemat saya akan didominasi oleh pasangan 02 dan 03. Kenapa demikian karena memang preferensi politik masyarakat NTT lebih dekat pada kedua pasangan tersebut dan aktifitas politik kedua pasangan tersebut  lebih nampak pada aktifitas publik masyarakat NTT," tambah dia. 

"Saran saya demokrasi yang kuat hanya bisa dibangun melalui kontestasi, oleh karena itu ruang kontestasi harus dibentuk secara beradab," katanya lagi.

Ia menekankan bahwa Pemilu tentunya harus dipastikan sesuai dengan azas pemilu itu sendiri, jujur, adil, transparan, akuntabel.

"Untuk memastikan ini butuh kerja sama semua pihak, bukan hanya penyelenggara pemilu tapi seluruh komponen masyarakat untuk memastikan pemilu yang berkualitas," pungkas mantan aktivis itu.

TPS rawan

Sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) NTT mengidentifikasi sebanyak 104 tempat pemungutan suara atau TPS sebagai TPS dengan kategori rawan dalam pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Silitonga, Senin (12/2/2024).

Menurutnya, pemetaan terhadap wilayah rawan di 22 kabupaten/kota di NTT melibatkan berbagai pihak berkaca pada pengalaman sebelumnya.

"Misalnya kami petakan di seluruh wilayah di NTT itu ada 104 TPS yang dinyatakan sangat rawan," kata Irjen Pol Daniel Silitonga saat dialog di TVRI Kupang.

Dia merincikan, ratusan TPS itu terdiri dari, 42 TPS di Kabupaten Kupang, 16 TPS di Sumba Timur, 15 TPS di Rote Ndao, 4 TPS masing-masing di Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Selanjutnya, 5 TPS di Nagekeo, 5 TPS di Sumba Barat, 4 TPS di Sumba Barat Daya  dan sisanya TPS yang tersebar di daerah lainnya.

Pemaparan yang disampaikan itu, merupakan data tahun 2022 lalu. Menurutnya, Polda NTT telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU. Data itu kemudian dipelajari kepolisian untuk menentukan kerawanan. Sebab, dalam tahun-tahun sebelumnya ada gangguan seperti ke petugas KPU, TPS maupun gangguan ke logistik Pemilu.

"Itu yang menjadi perhatian kami. Polanya tersendiri. Setelah kami pelajari, bahwa untuk TPS, satu TPS diamankan bersama dua anggota Polri dan empat Linmas bersama KPPS," ujarnya.

Irjen Pol Daniel Silitonga menyebut upaya itu sebagai bentuk pencegahan. Selain melibatkan sejumlah pihak atau pengawasan langsung, Polda NTT juga menyiapkan pasukan khusus bila ada pergerakan massa yang mengganggu Pemilu.  Saat ini, media sosial cukup panas.

Namun sejak jauh hari, Polda NTT terus melakukan pemantauan agar perkembangan situasi di tengah masyarakat bisa diketahui. Polda NTT juga bekerja sama dengan pihak lainnya di bidang sistem informasi untuk memantau dan melakukan penyelidikan terhadap sumber informasi, terutama dalam kategori hoax atau berita bohong. 

"Kegiatan yang kami lakukan itu adalah misalnya, apa yang disebut dengan calling system," kata dia.

Calling system, kata dia, adalah meningkatkan frekuensi aktivitas kepolisian di tengah masyarakat. Aktivitas itu sebagai upaya preventif dan membicarakan dengan berbagai pihak bermuara pada kepentingan publik.

"Masyarakat ingin tidak terjadi apa-apa. Aman, tenang itu hasil pertemuan kami dengan seluruh lapisan masyarakat tentunya ya," kata dia.

Selain itu, kepolisian juga melakukan kegiatan rutin seperti patroli dan penjagaan maupun pengawalan hingga kunjungan ke masyarakat. Ia menyebut aktivitas itu juga ditingkatkan lebih maksimal dari biasanya. Adapun keinginan masyarakat semata menginginkan adanya Pemilu yang damai. Hal itu didapat dari ragam aktivitas yang dilakukan kepolisian saat bertemu berbagai lapisan masyarakat.

Polda NTT juga menugaskan Direktorat Cyber untuk memantau kondisi di sosial media. Penelusuran lebih dalam itu berkaitan dengan upaya pencegahan, terhadap hal-hal yang bisa mempengaruhi persepsi publik ke arah kurang baik. "Ada beberapa memang kami harus lakukan penindakan termasuk take down akun tertentu yang sangat meresahkan," katanya.

Irjen Pol Daniel Silitonga menambahkan, polisi sebetulnya sudah dilibatkan dalam tiap tahapan Pemilu. Polisi, atas arahan KPU akan membantu pelaksanaan tiap tahapan berjalan lancar. Pada level Polda NTT, kerja sama antar pihak lain terjalin untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu. Adanya sinergitas itu, maka masyarakat akan melaksanakan Pemilu dengan aman. (ary/cr23/fan)

Ikuti Liputan Khusus POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS