Sikap Jokowi Setop Bansos Terlambat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.

“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” kata Arief Prasetyo Adi, Rabu.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bantuan pangan beras harus dihentikan sementara agar tidak terjadi polemik bahwa ini dipolitisasi.

Menurut Arief, bantuan pangan beras ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama.

"Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dari 8 hingga 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara.

Bulog juga diminta untuk mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Baca juga: Pemerintah Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Pangan 

Arief kemudian menegaskan kembali bahwa bantuan pangan beras ini sebenarnya bukan hanya dilakukan menjelang pemilu.

"Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

Arief bilang, program ini sejatinya sudah ada sejak dulu. Ia mengklaim saat ini produk berasnya itu sangat baik dan hampir tidak ada komplain.

Menurut dia, bantuan pangan saat ini terlihat masif karena penugasan Bapanas kepada Bulog dikoordinasikan dengan sangat baik.

"Alhamdulillah karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan," kata Arief.
Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Program ini direncanakan berjalan hingga Juni mendatang.

Sementara, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim menilai, keputusan untuk menyetop penyaluran bansos saat ini merupakan sikap yang diambil Presiden Jokowi menyikapi banyak kritikan belakangan ini.

Terutama, dari masyarakat, tokoh nasyarakat, budayawan, dan terakhir civitas akademika.

"(Mereka) mengeluarkan stetmen bahwa untuk presiden bersikap seperti negerarawan dan netral, tidak berpihak, tidak menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, dan menggunajan anggaran negara untuk conding mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon yaitu paslon 02," kata Chico kepada Tribun Network, Kamis (8/2).

"Nah ini mungkin satu gestur untuk menanggapi apa yang disampaikan para tokoh ini akhir-akhir ini," sambung dia.

Namun demikian, Chico menilai keputusan yang diambil Presiden Jokowi itu sudah terlambat.

Sebab, presiden beberapa bulan belakangan sudah bersikap tidak netral.

Baca juga: Dana Bansos Makin Besar, tapi Angka Kemiskinan Hanya Turun 2,3 Persen

"Itu terlihat dan dirasakan oleh mayarakat, dan sikap itu ditunjukan melalui prilaku-prilaku yang dianggap menyimpang yaitu banyak melakukan kampanye terselubung, seperti pembagaian bansos di daerah-daerah yang memang diharapkan meraup suara untuk Prabowo-Gibran," ucap Chico.

"Dan juga hal-hal lain seperti gestru-gestue kedekatan dengan para pendukung paslon 02," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait pembagian bantuan sosial (bansos) di depan Istana Negara, Jakarta.

Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud Choirul Anam mengatakan, bansos seharusnya dibagi-bagi karena adanya kebutuhan masyarakat.

Dia kemudian menyebut, pedistribusian bansos yang sejatinya merupakan kebijakan negara malah dibagi-bagi dengan infrastruktur birokrasi yang ada.

Hal itu diduga terkait pembagian bansos yang dilakukan Jokowi dalam rangka kampanye pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"(Bansos) dibagi-bagi dengan cara menggunakan kekuasaan yang pongah," kata Choirul Anam, dalam diskusi bertema 'Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024' yang digelar TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Senin lalu.

Dia kemudian menyinggung, bansos yang dibagikan di desa-desa kemudian secara terang-terangan didistribusikan langsung di depan Istana Negara.

"Jadi kekuasaan yang pongah ini sampe masuk ke desa-desa, bahkan dari desa reborn kembali ke depan Istana, jadi nggak cukup bansos itu didistribusikan dengan cara yang nggak baik begitu, menggunakn kesewenang-wenangan yang nggak karu-karuan," ungkapnya.

Dia pun menduga, hal ini bukan sekadar soal membagi-bagikan basos saja, tapi sudah menunjukan kekuasaan Jokowi ingin memberangus tatanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga: Menko Perekonomian Respon Sindiran Anis Soal Bansos di Debat Capres: Tidak Ada yang Klaim

"Birokrat yang kritis diancam (Jokowi) dengan 'ayo netral', padahal dia sendiri nggak netral, bahkan dia menunjukkan dirinya nggak netral dengan menggunakan semua instrumen APBN itu masuk dalam ruang-ruang di dalam politik," pungkasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pemerintah agar menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui pos atau bank.

Hal itu agar mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos, termasuk demi mencegah politik uang jelang kontestasi Pemilu 2024.

"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (7/2).

"Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasar data yang valid dan mutakhir, bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank," imbuhnya.

Selain mencegah tindak pidana korupsi dan politik uang, menurut Ghufron, penyaluran bansos melalui pos atau bank bertujuan supaya bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran, dan efisien dalam proses distribusinya.

Seperti diketahui, bansos memang sedang menjadi sorotan.

Pada tahun 2024 ini, anggaran belanja bansos memang naik drastis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut nilai anggaran bansos dalam APBN mencapai Rp496 triliun.

Jumlah ini nyaris menyamai anggaran bansos di masa pandemi Covid-19 yang mencapai Rp498 triliun.

Angka itu bahkan masih mungkin mengembang menembus Rp500 triliun atau setengah kuadriliun.

Bila itu terjadi, maka anggaran bansos di masa Pemilu 2024 ini akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. (tribun network/yuda)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS