Yusril Ihza, Jimly Asshidiqqie dan AHY Potensial jadi Menko Polhukam

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden 03 Prof Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatan Menteri Kordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menghargai keputusan atau sikap politik yang diambil Mahfud MD tersebut.

Sekretaris TKN Nusron Wahid menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi akan tetap berjalan baik meskipun Prof Mahfud MD keluar dari kabinet.

“Itu hak politik dari Pak Mahfud kita sebagai rakyat tentu mengucapkan terimakasih atas kerja-kerja yang selama ini dijalankan sebagai Menko Polhukam,” kata Nusron Wahid, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

Dia pun meyakini langkah Prof Mahfud tersebut sesuatu yang sudah dipertimbangkan dan dikonsultasikan demi keberlanjutan pemerintahan yang baik.

“Pak Jokowi yang menempatkan Pak Mahfud tentu beliau juga yang tahu siapa yang pas untuk menggantikan,” urai Nusron.

Pada Kamis (1/2/2024) sore, Presiden Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pertemuan itu untuk menunjukkan etika saling menghormati sebab Prof Mahfud diangkat secara terhormat sebagai Menko Polhukam.

Baca juga: PDI Perjuangan: Kami Mohon, Mohon dan Mohon Jokowi Mewujudkan Keteladanan

Mahfud dalam konferensi pers menyatakan telah memberikan surat resmi pengunduran diri kepada Presiden.

“Substansi dalam surat itu saya memohon maaf apabila ada tugas yang kurang saya laksanakan,” kata Mahfud.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku berbicara dari hati ke hati tanpa adanya ketegangan.

Mahfud menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan terimakasih sebab dirinya menjadi Menko Polhukam terlama di dua periode pemerintahan Jokowi.

“Hanya karena perkembangan politik jadinsaya harus fokus, tidak ada ketegangan kami riang gembira berbicara masa lalu saat kerja bersama,” ungkap Mahfud.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ada dua sosok yang cocok untuk menggantikan posisi Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Ujang, dua sosok itu adalah Prof Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Lalu eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Prof Jimly Asshidiqqie.

"Bisa jadi ada dua tokoh yang layak, misalkan Prof Jimly dan Prof Yusril, yang cocok saja menggantikan Mahfud MD," kata Ujang.

Baca juga: Mundur dari Kabinet, Mahfud MD Bicara Hati ke Hati dengan Jokowi

Selain itu, kata Ujang, bisa jadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mantan tentara untuk menempati posisi tersebut.

Terlepas dari kemungkinan itu, Ujang menyatakan gerak-gerik Jokowi sulit ditebak, termasuk untuk sosok pengisi Menko Polhukam.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sambil bersepeda dan santap Gudeg Yu Djum Wijilan di Yogyakarta menjadi suatu sinyal.

Demokrat yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran memiliki peluang dapat kursi menteri menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

Demokrasi Titik Kritis

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Mahfud Md telah menunjukkan sikap negarawan.

Hasto mengatakan, Mahfud MD sebelum mundur tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye.

Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu menilai, sikap ketidaknetralan dalam Pemilu itu justu membawa demokrasi Indonesia pada titik kritis.

Segenap civitas akademika di Universitas pun menyampaikan sikap terhadap kondisi saat ini.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi,” ucap Hasto.

“Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelasnya.

Hasto mengaku mendapatkan kabar bahwa upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus tentang menangnya PraPeradilan dari Wamenkumham Eddy Hiariej faktor lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik," pungkas Hasto. (tribun network/reynas abdila)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS