Opini: Implikasi Maritim dari Pemilihan Presiden di Indonesia

Oleh John Bradford dan Waffaa Kharisma

POS-KUPANG.COM - Pada tanggal 14 Februari, hampir 200 juta orang diperkirakan akan memilih dalam pemilihan presiden Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat, dan negara mayoritas Muslim terbesar, hal ini merupakan suatu hal yang penting.

Walaupun Indonesia bisa dibilang belum terlalu berperan dalam membentuk interaksi maritim di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir, perannya sebagai pemain maritim global tidak bisa disepelekan. Karena status Indonesia yang sangat besar di bidang maritim, riak politik kecil bisa menghasilkan gelombang besar. Urusan maritim bukanlah isu kampanye yang besar, namun melihat dokumen platform resmi ketiga kandidat utama dan presentasi kebijakan luar negeri utama menunjukkan apa yang mungkin diharapkan dari kepresidenan masing-masing.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan sumber pelaut internasional terbesar ketiga. Terdiri dari lebih dari 18.000 pulau yang membentang sekitar 5.150 kilometer dari timur ke barat, bentangannya serupa dengan jarak dari Tampa ke Juneau atau dari London ke Kabul. Negara ini berlabuh di ujung selatan rangkaian pulau pertama dan kedua, garis kendali strategis yang akan mengatur perang laut di Pasifik Barat.

Indonesia juga merupakan negara garis depan yang menolak upaya Tiongkok untuk mendapatkan kendali sepihak atas Laut Cina Selatan, karena “sembilan garis putus-putus” Beijing melintasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Di sini, Penjaga Pantai Tiongkok telah beberapa kali terlibat bentrokan dengan nelayan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia juga menguasai titik-titik kritis antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Meskipun tidak ada alasan untuk percaya bahwa Indonesia berencana membatasi akses ke selat ini, peran pemerintah dalam menjaga selat tersebut tetap terbuka, aman, dan terlindungi merupakan hal yang sangat penting secara global.

Gangguan yang terjadi bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kejadian terkini di Timur Tengah menunjukkan bagaimana akses komersial terhadap titik sempit maritim mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar sehingga memerlukan tanggapan politik dan militer.

Pada tahun 1964, keputusan Indonesia untuk menolak hak Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk transit dari Australia ke Singapura melalui jalur antara Jawa dan Sumatra memicu Krisis Selat Sunda.

Pada tahun 1988, mereka menutup Selat Sunda dan Lombok untuk lalu lintas komersial selama periode ketegangan ekonomi dengan Jepang dan negara-negara OPEC.

Pada tahun 2005, Lloyd's mengklasifikasikan Selat Malaka sebagai zona “risiko perang” karena ancaman yang ditimbulkan oleh bandit yang beroperasi dari Indonesia.

Situasi kriminal di jalur tersebut telah meningkat pesat dalam dua dekade terakhir, namun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kebangkitan kembali perampokan bersenjata terhadap pelayaran.

Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo (dikenal sebagai “Jokowi”), memusatkan kampanyenya pada tahun 2014 pada konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Global (GMF - Global Maritime Fulcrum). Ia berjanji untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia, mengelola sumber daya kelautannya, mengembangkan infrastruktur maritimnya, memperkuat diplomasi maritim, dan memperluas kemampuan pertahanan maritim Indonesia.

Konsep GMF tidak ada dalam kampanye pemilihannya kembali pada tahun 2019 dan banyak yang meratapi matinya konsep tersebut atau mengungkapkan kekecewaan atas kurangnya pencapaiannya. Padahal, Jokowi telah memajukan Indonesia di kelima bidang tersebut.

Pelabuhan telah diperluas, layanan feri bersubsidi nasional mulai beroperasi, Kementerian Perikanan menindak aktivitas terlarang, Kementerian Luar Negeri mendorong ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, pihak militer menjadi tuan rumah latihan militer gabungan ASEAN yang pertama, dan Pesisir Indonesia Guard memperluas misinya dan menyelenggarakan pertemuan Forum Penjaga Pantai ASEAN.

Kandidat utama pengganti Jokowi adalah Prabowo Subianto, menteri pertahanan saat ini. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Indonesia, kemungkinan besar ia tidak akan mampu memenangkan suara mayoritas pada pemilu bulan depan, sebuah ambang batas yang memungkinkannya menghindari perlunya pemilihan putaran kedua.