Siap-siap, Sebenatar Lagi 8 Instansi Buka Pendaftaran CPNS 2024 Melalui Sekolah Kedinasan,Cek Jadwal

POS-KUPANG.COM – Seleksi CPNS 2024 sebentar lagi dibuka. Ini 8 Instansi Pemerintah yang sudah buka Pendaftaran CPNS 2024 melalui Sekolah Kedinasan. Cek Jadwalnya.

Sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi, Pemerintah menyiapkan kuota untuk CPNS dari Sekolah Kedinasan sebanyak 6.027 orang dari total Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2024  sebanyak 2.302.543.

Sisanya untuk PPPK 2024 tersedia 1.605.694 lowongan, yang merupakan gabungan jatah formasi PPPK instansi pusat dan daerah dan Fresh Graduate 690.822 formasi.

Bagi Anda yang  berminat untuk menjadi CPNS melalui Sekolah Kedinasan, ada kabar penting nih dari KemenPAN-RB.

Pada rapat koordinasi percepatan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna Sekolah Kedinasan tahun 2024, Rabu (24/1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan rencana Pendaftaran CPNS 2024 melalui Sekolah Kedinasan. 

Baca juga: Catat, Ini 8 Instansi Pemerintah yang Sudah Siap Buka Pendaftaran CPNS 2024, Berikut Daftarnya

Menurut rencana Pendaftaran Sekolah Kedinasan akan dibuka pada bulan Maret 2024.

Namun, waktu tersebut dapat berubah sesuai kesiapan dan dinamika yang terjadi.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang hadir secara virtual mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar di sekolah kedinasan sesuai minat masing-masing.

Dia mengimbau para calon pelamar CPNS jalur Sekolah Kedinasan segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran.

"Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini dan berharap kedepan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat," ujar Menteri Anas, dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB.

Berikut 8 Instansi Pemerintah yang siap membuka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024, yakni:

Baca juga: Catat, Ini Batas Usia Calon Pelamar Seleksi CPNS 2024, Honorer dan Fresh Graduate Haru Tahu!

1. Kementerian Hukum dan HAM

2. Kementerian Keuangan

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Dalam Negeri