Kemenhan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Cuitan Akun X Kampanyekan Prabowo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dilaporkan sekelompok organisasi masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Laporan ini berkaitan dengan akun X Kemhan, @Kemhan_RI yang mengunggah cuitan dengan tagar yang mengarah pada unjuk citra pasangan calon nomor urut 3, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun kelompok masyarakat yang melapor ke Bawaslu terdiri dari Themis, ICW, Perludem, dan PBHI. Organisasi masyarakat mengindikasi ada beberapa permasalahan dari cuitan yang diunggah pada 21 Januari 2024 itu.

Advokat Themis, Ibnu Syamsu Hidayat yang merupakan bagian dari gabungan koalisi mengatakan adanya campur aduk pengelolaan media sosial untuk kepentingan Kemhan secara lembaga yang seharusnya netral dalam Pemilu dan kepentingan kampanye Menhan Prabowo sebagai calon presiden (Capres).

Cuitan itu juga diduga melanggar pasal 280 ayat 11 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

”Yang menyebut bawa pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” ujar Ibnu di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Ia menjelaskan, cuitan di akun X Kemhan itu jelas berdimensi kampanye sebab secara eksplisit menuliskan tagar #PrabowoGibran2024. Tagar itu diketahui merupakan bagian dari citra diri Prabowo dan Gibran sebagai peserta Pilpres.

Prabowo juga selaku peserta Pemilu masuk sebagai subjek larangan pasal 280 ayat 1 karena merupakan peserta kampanye.

Selain itu, pihak pelapor juga menilai meski akun Kemhan dikelola tim, tapi aktivitas digital akun @Kemhan_RI berada di bawah tanggung jawab pimpinan Kemhan RI.

“Akun media sosial Kemhan merupakan fasilitas negara, yaitu sarana komunikasi publik Kemhan RI yang pengelolaannya menggunakan sumber daya negara,” pungkasnya.

Terkait cuitan akun X Kemhan dengan tagar #PrabowoGibran2024, pihak Kemenhan sudah angkat bicara. Tagar itu muncul dalam sebuah unggahan Kemenhan terkait pembangunan mes atau tempat tinggal di Pangkalan TNI Udara (Lanud) Raden Sadjad Natuna, Kepuluan Riau.

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator.

“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemenhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau autotext dari admin Kemenhan dan kesalahan telah diperbaiki,” kata Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (22/1/2024).

Edwin mengatakan, pihaknya juga melakukan evaluasi dan penekanan ulang kepada administrator untuk berhati-hati dalam proses publikasi. “Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Edwin.

Baca juga: Surya Paloh: Putaran Kedua Pilpres Bakal Lebih Seru

Istana negara menanggapi kisruhnya unggahan akun X Kemenhan lantaran mengandung tagar berbau politik dan kampanye.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan pentingnya netralitas ASN dan TNI/Polri di tengah musim politik Pemilu 2024. Untuk itu Ari mengatakan akan dilakukan evaluasi di internal Kemenhan terkait unggahan tersebut.

“Kita harus menyadari era sekarang ini, kompetisi Pemilu, jadi harus benar-benar dijaga netralitasnya dari seluruh kementerian, lembaga, termasuk ASN (aparatur sipil negara), TNI-Polri,” kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (22/1/2024).

Ari memastikan akan ada evaluasi terhadap kejadian tersebut di internal Kemenhan ketika ditanya apakah ada sanksi bagi mereka yang teledor. “Ada evaluasi dari internal Kemenhan,” ujarnya.

Ganjar Sarankan Mundur

Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo menyarankan Prabowo Subianto mundur dari jabatannya sebagai Menhan. Saran ini Ganjar sampaikan menyusul aduan Koalisi Masyarakat Pemilu Bersih ke Bawaslu menyangkut akun media sosial X Kemenhan yang mengunggah tagar #PrabowoGibran2024.

Berkaca dari sejumlah kejadian seperti penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye, Ganjar menyarankan para Capres- Cawapres yang menduduki jabatan publik mundur, bahkan wakilnya sendiri, Mahfud MD.

"Maka saya sarankan mundurlah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar saat ditemui awak media di Pesantren Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut Ganjar, persoalan ini sudah menjadi diskursus apakah seorang pejabat setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mesti mundur.

Ketika pemerintah memutuskan bahwa mereka tidak perlu mengundurkan diri, kata Ganjar, timbul potensi conflict of interest atau benturan kepentingan. Ganjar mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Menko Polhukam. Pihaknya mengakui terdapat potensi konflik kepentingan dengan keberadaan jabatan tersebut.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal soal ini agar fair lebih baik mundur lah," tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, jika pemerintah menerbitkan atau mengubah aturan agar Capres- Cawapres mundur dari jabatannya maka akan lebih baik dan masyarakat senang. Dengan demikian, polemik soal bantuan sosial (Bansos) beras yang diduga digunakan untuk kampanye bisa diminimalisir.

"Karena tidak ada yang mengeklaim apakah Bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.

Tunggu Momentum

Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal itu dia sampaikan di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).

Mahfud mengamini pernyataan Capres Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik-baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud. (*)