Kemenhan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Cuitan Akun X Kampanyekan Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan pentingnya netralitas ASN dan TNI/Polri di tengah musim politik Pemilu 2024. Untuk itu Ari mengatakan akan dilakukan evaluasi di internal Kemenhan terkait unggahan tersebut.

“Kita harus menyadari era sekarang ini, kompetisi Pemilu, jadi harus benar-benar dijaga netralitasnya dari seluruh kementerian, lembaga, termasuk ASN (aparatur sipil negara), TNI-Polri,” kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (22/1/2024).

Ari memastikan akan ada evaluasi terhadap kejadian tersebut di internal Kemenhan ketika ditanya apakah ada sanksi bagi mereka yang teledor. “Ada evaluasi dari internal Kemenhan,” ujarnya.

Ganjar Sarankan Mundur

Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo menyarankan Prabowo Subianto mundur dari jabatannya sebagai Menhan. Saran ini Ganjar sampaikan menyusul aduan Koalisi Masyarakat Pemilu Bersih ke Bawaslu menyangkut akun media sosial X Kemenhan yang mengunggah tagar #PrabowoGibran2024.

Berkaca dari sejumlah kejadian seperti penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye, Ganjar menyarankan para Capres- Cawapres yang menduduki jabatan publik mundur, bahkan wakilnya sendiri, Mahfud MD.

"Maka saya sarankan mundurlah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar saat ditemui awak media di Pesantren Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut Ganjar, persoalan ini sudah menjadi diskursus apakah seorang pejabat setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mesti mundur.

Ketika pemerintah memutuskan bahwa mereka tidak perlu mengundurkan diri, kata Ganjar, timbul potensi conflict of interest atau benturan kepentingan. Ganjar mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Menko Polhukam. Pihaknya mengakui terdapat potensi konflik kepentingan dengan keberadaan jabatan tersebut.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal soal ini agar fair lebih baik mundur lah," tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, jika pemerintah menerbitkan atau mengubah aturan agar Capres- Cawapres mundur dari jabatannya maka akan lebih baik dan masyarakat senang. Dengan demikian, polemik soal bantuan sosial (Bansos) beras yang diduga digunakan untuk kampanye bisa diminimalisir.

"Karena tidak ada yang mengeklaim apakah Bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.

Tunggu Momentum

Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal itu dia sampaikan di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).

Mahfud mengamini pernyataan Capres Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.