Hotman Paris Tolak Kenaikan Pajak Hingg 70 Persen, Surati Luhut Hingga Sang Meko Minta Ditunda

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris secara tegas menolak kenaikan pajak hiburan hingga 70 persen

Sang pengacara kondang yang juga pengusaha hiburan itu menggap pajak hiburan itu terlalu tinggi dan mengancam usaha hiburan dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja pada karyawan hingga penutupan usaha

Ia pun menyurati Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya meminta pelaksanaan peningkatan pajak hiburan 40-70 persen.

Luhut meminta pelaksanaan kenaikan pajak ini ditunda mengingat polemik yang ditimbulkan semakin meluas.

Bahkan, banyak pihak yang akan dirugikan dengan penetapan tarif batas bawah 40 persen dan tarif batas atas 70 persen untuk pajak hiburan tersebut.

Baca juga: Tak Jauh Beda dari Hotman Paris, Bunga Citra Lestari Juga Punya Villa di Bali, Tetanggan?

Sikap Luhut untuk menunda kenaikan pajak hiburan itu dia sampaikan Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan pada Rabu (17/1/2024) malam.

Baca juga: Kasus Keributan di Desa Cemagi, Satu Orang Pemuda Asal Sumba Akan Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea merasa keberatan atas pelaksanaan Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

Ia pun melayangkan surat resmi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi RI pada Rabu (17/1/2024) pagi.

Baca juga: Hotman Paris Kritik Keras Kenaikan Pajak Hiburan, Sang Pengacara  Seeut Pajak Tertingggi di Dunia

Luhut menyampaikan, penundaan itu setelah ia melakukan pertemuan dengan instansi terkait.

"Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu,”

“Termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya, jadi kita mau tunda dulu saja pelaksanaannya,"kata Luhut.

Luhut menjelaskan, undang-undang terkait hal tersebut berasal dari Komisi XI bukan dari pemerintah. Sehingga dia melakukan evaluasi dan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Pemkab Jembrana Rencanakan Ngaben Kusa Pranawa Untuk Manusia Purba