Mobil Relawan Prabowo-Gibran Dirusak Orang Tak Dikenal, Sekjen PDIP Singgung Tugas Polisi

POS-KUPANG.COM – Fakta terbaru yang mendera tim Prabowo-Gibran, kini terjadi lagi di Sulawesi Selatan. Kali ini, mobil milik Ketua Relawan Garda Prabowo-Gibran (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ) dirusaki oleh orang tak dikenal atau OTK.

Hingga kini belum diketahui persis, siapa oknum yang nekad merusaki kendaraan milik tim Prabowo-Gibran tersebut. Namun tindakan itu disebut sangat nekad.

Pasalnya perusakan itu diduga menggunakan senjata api. Fakta itu terlihat dari sebuah lubang di kaca depan mobil tersebut, mirip lubang yang disebabkan oleh peluru.

Informasi yang berkembang, menyebutkan mobil yang dirusaki itu milik ketua relawan garda Prabowo-Gibran di Sulawesi Selatan. Mobil itu dirusaki saat sedang diparkir di halaman bank.

Kerusakan itu berupa kaca mobil pecah dan berlubang pada mobil itu diduga terkena proyektil peluru.

Menurut petugas keamanan bank, mobil tersebut diketahui dirusak pada Sabtu 13 Januari 2024 dini hari, setelah anaknya melaporkan adanya suara tembakan dan kaca mobil mereka pecah.

Sementara, pemilik mobil yang juga calon anggota DPR RI dari PAN, telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bisappu. Laporan itu mengenai rusaknya mobil miliknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan perusakan mobil ketua tim Garda Prabowo-Gibran di Bantaeng, Sulawesi Selatan, oleh orang tak dikenal (OTK) pada Sabtu 13 Januari 2024.

Menurut Hasto, perusakan atau intimidasi semacam itu tidak boleh terjadi. "Sebenarnya hal-hal tersebut enggak boleh terjadi,” tandasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini polisi harus bekerja lebih kuat untuk menegakkan keamanan, ketenteraman, dan juga budaya tertib hokum.

“Ini harus dilakukan polisi untuk menghindari hal semacam ini," kata Hasto ketika ditemui awak media di Gedung Filateli, Jakarta Pusat, Minggu 14 Januari 2024.

Hasto menyebutkab bahwa TNI/Polri bertugas menertibkan dan menjaga keamanan maupun ketenteraman di masyarakat. Oleh karena itu, aparat keamanan harus netral dalam kontestasi Pemilu 2024 demi keamanan bangsa dan negara.

"Maka kenapa Polri harus netral, TNI harus netral karena di dalam pemilu ini ada kecenderungan terjadinya benturan secara horizontal," bebernya.

Lebih lanjut Hasto menceritakan beberapa kader PDI-P yang juga mengalami intimidasi. Menurut Hasto, kejadian ini bisa diminimalisir jika TNI/Polri bersikap netral.

"Beberapa kali korban (terkena) intimidasi, korban pengeroyokan, itu tidak akan terjadi apabila aparat keamanan benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan tidak ikut-ikutan dalam kontestasi Pilpres," jelasnya.