Berita Nasional

Megawati Serang Presiden Jokowi di Acara Ulang Tahun Ke-51 PDIP: Hati-hati Pilih Pemimpin Berikutnya

Presiden Joko Widodo, yang sudah menjadi anggota PDIP selama dua dekade, telah menghadapi tuduhan bahwa ia meninggalkan partai yang berkuasa demi mema

Editor: Agustinus Sape
YOUTUBE/KOMPAS.COM
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, diapit Wapres Ma'ruf Amin dan capres Ganjar Pranowo di acara ulang tahun ke-51 PDIP, Rabu 10 Januari 2024. Presiden Jokowi tidak diundang ke acara ini karena bertepatan dengan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Perselisihan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkuasa terungkap pada hari Rabu 10 Januari 2024 setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato pada HUT ke-51 PDIP dengan serangan terselubung terhadap kesetiaannya pada acara yang dirinya tidak diundang.

Joko Widodo selama dua dekade terakhir mengandalkan PDIP sebagai kendaraan politik, menjadi walikota Solo, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua periode dengan dukungan dari pelindung lamanya, ketua partai Megawati Soekarnoputri.

Namun ketegangan antara Joko Widodo dan para pemimpin PDIP telah meningkat selama berbulan-bulan, dengan beberapa pejabat partai menyatakan bahwa ia meninggalkan partai tersebut untuk melanjutkan warisannya dan mendukung ambisi politik putranya, yang mencalonkan diri sebagai cawapres dari capres Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pada acara tersebut, mantan presiden Megawati Soekarnoputri mendesak para pemilih di Indonesia untuk memilih pemimpin berikutnya dengan hati-hati.

“Masyarakat Indonesia yang saya sayangi…jangan tergiur, jangan hanya melihat sosoknya saja, pikiran dan hatinya harus benar,” ujarnya. “Perhatikan rekam jejaknya, moral dan etika, tanggung jawab dan kemampuannya memahami harapan lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia."

“Pemilu bukanlah alat bagi elite politik untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara apa pun. Dalam pemilu ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi,” imbuhnya. “Kekuasaan tidak akan bertahan lama… Kekuasaan akan berakhir, apa pun posisi Anda saat ini.”

Ketidakhadiran Widodo dalam perayaan HUT ke-51 PDI-P menandai pertama kalinya ia melewatkan pertemuan tersebut sejak ia menjadi presiden pada tahun 2014.

Megawati mengaku hanya mengundang mereka yang bersedia hadir di sana. Ia menyambut para menteri dari kabinet Joko Widodo yang hadir, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekanroputri menyampaikan pidato politik pada peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekanroputri menyampaikan pidato politik pada peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024). (TRIBUNNEWS.COM)

Turut hadir dalam acara tersebut adalah calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini disebut-sebut sebagai kandidat favorit pada awal tahun lalu, dan partai tersebut memperkirakan bahwa Joko Widodo – yang memiliki tingkat dukungan publik yang tinggi – akan mendukung Ganjar.

Namun setelah putra tertua Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memilih untuk bergandengan dengan Prabowo – yang mencalonkan diri untuk Partai Gerindra sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (Indonesia Maju) – menjadi jelas bahwa Joko Widodo akan mendukung kandidat saingannya.

Analis Alexander R. Arifianto mengatakan ketidakhadiran Joko Widodo di acara tahunan PDIP dan dukungannya terhadap calon presiden saingannya menandakan perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara presiden dan Megawati.

“Ketidakhadiran Jokowi menandakan betapa buruknya hubungan antara Jokowi dan Megawati selama setahun terakhir,” katanya, merujuk pada Joko Widodo dengan nama panggilan populernya.

“Meskipun PDIP secara formal masih menjadi bagian dari koalisi presiden, hubungan antara kedua pemimpin saat ini hampir tidak ada lagi,” tambah Arifianto, peneliti senior di program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies.

Baca juga: Megawati: Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Secara konstitusional dilarang untuk masa jabatan ketiga, para pengamat percaya bahwa Joko Widodo berusaha untuk mengamankan warisannya dengan mendukung Prabowo, yang telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan presiden.

Pencalonan Gibran pada pemilu 14 Februari 2024 juga dianggap sebagai upaya Joko Widodo untuk membangun dinasti politik, yang oleh beberapa kritikus dianggap ironis mengingat popularitasnya berasal dari kisahnya sebagai pengusaha kelas menengah yang sukses dalam politik tanpa koneksi elite apa pun.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved