Kontroversi Pernyataan Bansos, Begini Respon Mendag Zulkifli Hasan soal Bakal Dipanggil DPR 

POS-KUPANG.COM, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bakal memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.  

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyebut pihaknya akan memanggil Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Jokowi. 

Baca juga: Warga Sumba Timur Keluhkan Beras Bansos DID Tidak Layak Konsumsi

Baca juga: Pemerintah Akan Salurkan 5 Program Bansos pada Awal 2024 

Pernyataan itu dia sampaikan saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, 26 Desember 2023 lalu.

"Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” ujar Zulhas.

Ketika dimintai tanggapan soal rencana pemanggilan oleh DPR, Zulhas hanya merespons secara singkat.

"Senang. Senang rapat sama DPR," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, 4 Januari 2024.

Politisi Bansos

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima menilai pernyataan Ketua Umum PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu sebagai bentuk politisasi bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria.

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019. Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Aria pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS