Berita NTT
Selama 2023 Ada 71 Aduan ke OJK NTT
Sekalian pun sudah meningkat kemauan masyarakat untuk menabung tetap masih lebih besar lagi kemauannya untuk meminjam.
Penulis: Agustina Yulian Tasino Dhema | Editor: Rosalina Woso
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ada 71 pengaduan yang dilayangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (OJK NTT) periode Januari sampai dengan September 2023.
Kepala OJK NTT, Japarmen Manalu melaporkan 71 pengaduan yang paling banyak pengaduan kepada bank dan lembaga pembiayaan pinjaman multiguna karena take over pengalihan kredit ke lembaga jasa keuangan lain.
"Makanya mereka banyak mengadu itu karena take over kredit, pindah bank karena dapat yang lebih murah terus dia melunasi misalnya baru berapa bulan. Oleh bank atau jasa pembiayaan lainnya itu kan mereka ingin me-maintance nasabahnya,"ungkap Japarmen usai Pertemuan Media OJK pada Kamis, 7 Desember 2023.
Sementara untuk Loan Deposit Ratio (LDR) di NTT yakni jumlah dana yang dihimpun perbankan dan yang disalurkan lebih banyak daripada dana yang dihimpun. Sekalian pun sudah meningkat kemauan masyarakat untuk menabung tetap masih lebih besar lagi kemauannya untuk meminjam.
Baca juga: OJK NTT: Aktivitas Langgar Hukum Jangan Sampai Manfaatkan Industri Jasa Keuangan
Sehingga dampaknya LDR NTT menjadi 124,55 persen. Artinya 124, 55 persen kredit yang disalurkan berasal dari Bank luar seperti BNI, Mandiri, dan BRI yang otomatis dikenakan biaya rekening antarkantor. Sehingga harus bekerja lebih keras untuk membayar pinjaman antarkantor di Bank sehingga berpotensi menggerus potensi keuangan untuk menabung dan daya beli masyarakat NTT.
"Mudah-mudahan ke depan kita bisa menekan kredit itu. Maksimal seratus, kalau seratus berarti kan sempurna. Tapi kalau kita di atas 100 berarti kita minjam dari luas dan masyarakat harus bekerja lebih keras untuk membayar ke luar NTT. Itu sederhananya,"ujarnya.(dhe)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.