NTT Memilih, Bawaslu Belu Identifikasi Desa Berisiko Politik Uang Jelang Pemilu 2024

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Menjelang Pemilu 2024, momok politik uang masih menjadi kekhawatiran utama di Kabupaten Belu. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Belu telah melakukan pemetaan dan mengidentifikasi beberapa desa di wilayah perbatasan dengan Timor-Leste yang rawan konflik akibat maraknya politik uang.

Berdasarkan hasil pemetaan, Bawaslu Belu mengkategorikan sejumlah desa di wilayah perbatasan dengan Timor Leste sebagai wilayah yang berisiko tinggi berpotensi konflik pada proses pemilu.

Agustinus Bau, Ketua Bawaslu Belu, kepada Pos Kupang melalui pesan Whatsapp menyoroti bahwa desa-desa ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor-Leste. 

"Desa-desa yang teridentifikasi antara lain Silawan, Toheleten, Fohoeka Loo'nuna, Nannoe, Loo'keu, dan Nananoe," ujar Agus. Senin, 27 November 2023.

Baca juga: NTT Memilih, Bawaslu Timor Tengah Selatan Sebut Belum Ada Pelanggaran Pemilu 2024

Menurut Agus bahwa, pemetaan desa-desa rawan konflik merupakan indikasi meningkatnya risiko politik uang pada pemilu mendatang. 

"Seringkali hal ini melibatkan kandidat atau partai politik tertentu, sehingga menimbulkan situasi di mana masyarakat menjadi sangat mendukung kandidat atau partai tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat," ungkapnya.

Untuk mencegah situasi seperti ini menjelang pemilu, kata Agus, Bawaslu akan mengambil langkah proaktif. Hal ini mencakup koordinasi lintas sektor, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (sosialisasi) dan mendesak partai politik peserta pemilu untuk secara terbuka menyatakan sikap menentang politik uang. 

"Tujuannya agar pemilu 2024 dapat berjalan damai, lancar, dan tanpa konflik," tambahnya. 

Selain itu, lanjut Agus, Bawaslu juga semakin mengintensifkan upaya pengawasan dan pencegahan di desa-desa yang berbatasan dengan Timor-Leste. 

"Hal ini untuk mencegah warga negara asing berpartisipasi dalam proses pemilu pada tahun 2024, sehingga bisa menjaga integritas proses pemilu dan menjaga lingkungan yang damai untuk pemilu mendatang," pungkasnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS