Sosok Ketiga Bakal Calon dan Pasangannya yang Akan Bertarung dalam Pilpres 2024

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pergantian pemimpin akan terjadi di Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024 ketika Presiden Joko Widodo – yang akan memimpin negara ini selama dua periode lima tahun – akan mengundurkan diri dan penggantinya dilantik.

Siapa yang akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini untuk lima tahun ke depan akan ditentukan dalam pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.

Masyarakat di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini – dan juga masyarakat internasional – merasa cemas apakah presiden berikutnya akan melanjutkan atau malah membatalkan kebijakan luar negeri serta program sosial dan infrastruktur Presiden Joko Widodo.

Presiden saat ini, yang dikenal sebagai Jokowi, dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berdasarkan Konstitusi Indonesia.

Sejauh ini tiga kandidat telah mendaftar ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai presiden: mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Analis memperkirakan persaingan akan ketat.

“Berdasarkan jajak pendapat (popularitas), tampaknya tidak ada calon yang akan memenangkan pemilu dengan selisih yang cukup,” kata Djayadi Hanan, direktur eksekutif lembaga think tank Lembaga Survei Indonesia (LSI) kepada CNA.

Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 22 Oktober 2023, Prabo-Gibran memimpin dengan perolehan 35,9 persen, diikuti oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 26,1 persen.

Di posisi ketiga ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tingkat popularitasnya 19,6 persen.

Karena tidak ada kandidat yang unggul dibandingkan kandidat lainnya, para analis mengatakan ketiganya akan membutuhkan pasangan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan 204 juta pemilih yang memenuhi syarat.

Anies Baswedan telah memilih Muhaimin Iskandar, ketua Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pasangannya, sementara Ganjar Pranowo memilih Menteri Koordinator Bidang Keamanan Mahfud MD.

Sementara itu, Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka – yang merupakan putra sulung presiden saat ini Joko Widodo – sebagai pasangannya dalam pemilihan presiden.

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang para calon:

1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan adalah seorang akademisi dan menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina Jakarta antara tahun 2007 dan 2014.

Pria berusia 54 tahun ini juga merupakan pendiri program populer bernama Indonesia Mengajar pada tahun 2009 yang mengirimkan mahasiswa dan lulusannya dalam misi mengajar selama satu tahun di beberapa daerah paling terpencil di Indonesia dengan sedikit akses terhadap kualitas pendidikan.

Popularitas program ini dikatakan telah mengilhami Presiden Joko Widodo untuk memilihnya sebagai Menteri Pendidikan ketika beliau menjadi presiden pada tahun 2014.

Namun Joko Widodo tampaknya tidak senang dengan kinerja Anies Baswedan dan menggantinya pada tahun 2016.

Satu tahun setelah ia dicopot dari kabinet, Anies Baswedan memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, melawan dua calon llainnya: petahana Basuki Tjahaja Purnama, teman dekat Joko Widodo, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra mantan presiden Susilo Bambang. Yudhoyono (SBY).

Meski populer karena kerja kerasnya dan serangkaian reformasi yang ia laksanakan, Purnama, seorang Kristen keturunan Tionghoa yang dikenal dengan nama Hokkiennya Ahok, dituduh menghujat Islam ketika ia berkomentar tentang sebuah ayat Islam yang sering digunakan oleh umat Islam kelompok konservatif untuk meyakinkan umat Islam agar tidak memilih pemimpin non-Muslim.

Para analis mencatat bahwa Anies Baswedan tidak pernah menjauhkan diri dari kelompok-kelompok garis keras intoleransi yang mengkritik gubernur yang beragama Kristen tersebut dan malah memanfaatkan kebencian yang semakin besar terhadap Ahok dengan menghadiri beberapa demonstrasi anti-Ahok yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Baca juga: Prabowo Subianto Memperluas Keunggulan Jajak Pendapat Menjelang Pilpres 2024

Setelah kalah dalam pilkada dari Anies Baswedan, Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Anies Baswedan telah berulang kali membantah menggunakan politik identitas untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

“Setiap kali Anda mendengar ‘Anies tidak toleran, diskriminatif, tidak ramah’, tanyakan saja ‘di mana buktinya?’,” ujarnya kepada para pendukungnya pada November tahun lalu.

Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif lembaga pemikir Indikator Politik, mencatat bahwa kelompok anti-Ahok juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

“Meskipun jumlah mereka mungkin kecil, mereka lebih setia dan militan,” katanya kepada CNA.

Muhtadi mengatakan dibandingkan dengan pendukung kandidat lain, pendukung Anies Baswedan lebih bersedia melakukan apa pun untuk calon pilihan mereka, seperti melakukan kampanye dari rumah ke rumah atau memobilisasi orang lain untuk menghadiri kampanye.

Anies Baswedan didukung oleh koalisi empat partai politik: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), oposisi kuat terhadap pemerintahan Joko Widodo, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Ummat, pendatang baru yang tidak mempunyai kursi di parlemen.

Partai-partai tersebut menamakan diri mereka Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, yang menurut Muhtadi memberikan petunjuk bahwa Anies Baswedan mungkin akan membatalkan beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo jika ia terpilih.

Anies Baswedan telah berjanji untuk memberikan seluruh masyarakat Indonesia akses terhadap layanan publik, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta menciptakan lebih banyak peluang ekonomi di daerah-daerah tertinggal di negara ini.

Sementara itu, pasangannya, Muhaimin Iskandar, adalah seorang ketua partai berusia 57 tahun yang telah aktif di dunia politik sejak ia masih kuliah.

Ketika beberapa tokoh organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk membentuk partai politiknya sendiri, PKB pada tahun 1998, Iskandar yang berasal dari keluarga ulama NU memutuskan untuk bergabung. Ia menjadi anggota DPR dari PKB pada tahun berikutnya.

Muhaimin Iskandar kemudian naik pangkat di PKB dan pada tahun 2005 menjadi ketua partai tersebut.

Secara teori, bermitra dengan Muhaimin Iskandar memungkinkan Anies Baswedan memanfaatkan basis pemilih NU. Organisasi ini memiliki ribuan sekolah Islam di seluruh negeri yang menghasilkan jutaan lulusan yang tetap setia kepada NU.

Namun jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak meningkatkan popularitas Anies Baswedan, yang mengalami stagnasi sejak pengumuman pada bulan September, bahkan di kubu NU Jawa Timur.

“Tidak semua pendukung NU adalah pemilih PKB dan tidak semua pemilih PKB adalah pendukung Muhaimin,” kata Adi Prayitno, direktur eksekutif lembaga pemikir Parameter Politik Indonesia, kepada CNA.

Sebaliknya, keputusan Anies Baswedan untuk memilih Muhaimin Iskandar sebagai pasangannya pada bulan September telah kehilangan dukungan dari Partai Demokrat, mantan anggota koalisi yang sebelumnya melobi agar Anies Baswedan memilih ketua umum partai tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono.

Partai Demokrat telah bergabung dengan koalisi partai politik yang dipimpin Prabowo Subianto.

2. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Ganjar Pranowo menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013.

Sejak ia menjadi gubernur, Ganjar Pranowo sering disamakan dengan Joko Widodo karena gaya kepemimpinannya yang santai dan mudah didekati serta kebiasaannya mengunjungi tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh para politisi dan pejabat publik, seperti pasar tradisional, desa, dan daerah miskin lingkungan perkotaan.

Dari ketiga calon tersebut, para analis mengatakan Ganjar Pranowo adalah calon yang paling mungkin melanjutkan kebijakan dan program Joko Widodo.

“Jika terpilih, Ganjar tidak akan membiarkan pembangunan (infrastruktur) yang dilakukan Jokowi terhenti,” kata Yunarto Wijaya, direktur eksekutif lembaga pemikir Charta Politika, kepada CNA.

Ganjar Pranowo, 54, adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan dikenal setia kepada pendiri dan ketua partai tersebut, Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang menjadi perempuan pertama dan satu-satunya di presiden Indonesia pada tahun 2001.

Namun jika terpilih, para analis memperkirakan Ganjar Pranowo mungkin harus menyeimbangkan posisinya sebagai pemimpin negara dan statusnya sebagai kader partai yang loyal terhadap keinginan ketua partai Ibu Megawati Soekarnoputri.

Visi Pak Ganjar Pranowo adalah menghasilkan lebih banyak tenaga kerja terampil di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun sistem digital nasional guna mempercepat pembangunan perekonomian Indonesia.

Ganjar Pranowo saat ini didukung oleh koalisi empat partai politik: PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dua partai terakhir tidak mempunyai satu kursi pun di parlemen.

Artinya, ia mungkin harus menghadapi oposisi yang kuat di parlemen untuk memberlakukan program dan kebijakan strategis jika ia terpilih.

Koalisi pada 18 Oktober menunjuk Mahfud MD sebagai pasangannya. Pria berusia 66 tahun bernama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin ini merupakan teknokrat senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan publik termasuk sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi antara tahun 2008 hingga 2013.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, posisi yang masih dipegangnya hingga saat ini.

Para analis mengatakan kredibilitas Mahfud, serta menjadi seorang ulama Nahdlatul Ulama yang dihormati, dapat meningkatkan peluang Ganjar Pranowo dalam pemilu, khususnya di kalangan pemilih Muslim.

Pengalaman Mahfud selama puluhan tahun sebagai teknokrat dan latar belakang hukum juga dapat berguna bagi Ganjar Pranowo jika ia berhasil menjadi presiden.

3. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 

Prabowo Subianto, 72 tahun, adalah politisi tertua yang mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan sejauh ini paling berpengalaman.

Pensiunan jenderal Angkatan Darat ini telah mengikuti tiga pemilihan presiden sebelumnya.

Pada tahun 2009, Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden dari Ibu Megawati Sukarnoputri sebelum mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak dua kali pada tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2009, Ibu Megawati Sukarnoputri kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedangkan pada tahun 2014 dan 2019, Prabowo Subianto kalah dari Joko Widodo.

Pemilu tahun 2019 menimbulkan polarisasi bagi negara ini karena Prabowo Subianto, yang kalah dengan selisih 11 persen dari Presiden Joko Widodo, menolak untuk menyerah dan menggugat hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan mengklaim bahwa presiden telah melakukan kecurangan pemilu yang meluas dan sistematis.

Ibu kota negara ini menjadi ajang protes besar-besaran dari para pendukung Prabowo Subianto.

Ketegangan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo mereda setelah Joko Widodo mengundang mantan jenderal tersebut untuk menjadi anggota kabinetnya dan mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan.

Kedua mantan rival tersebut akhirnya menjadi sekutu dekat ketika Prabowo Subianto memutuskan untuk menunjuk putra tertua Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangannya pada 22 Oktober 2023.

Pria berusia 36 tahun ini merupakan calon yang paling tidak berpengalaman dalam pemilu, dengan pengalaman hanya dua tahun di birokrasi sebagai wali kota di kampung halamannya, Surakarta, atau yang lebih dikenal dengan Solo. Jabatan tersebut pernah dijabat oleh ayahnya yang menjabat sebagai pemimpin kota antara tahun 2005 dan 2012.

Gibran awalnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Undang-undang pemilu sebelumnya menyatakan bahwa calon presiden atau pasangannya harus berusia minimal 40 tahun, namun Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober mengubah persyaratan untuk mengecualikan orang-orang yang pernah menjabat sebagai pejabat publik baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pengadilan tersebut dipimpin oleh Dr Anwar Usman, yang menikah dengan adik perempuan Presiden Joko Widodo.

Banyak pihak yang mengecam keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai pukulan terhadap demokrasi Indonesia karena memungkinkan presiden untuk membangun dinasti politiknya sendiri dan mempertahankan kekuasaan setelah ia mengundurkan diri tahun depan dengan syarat pasangan Prabo-Gibran memenangkan pemilu.

Kedua pihak berjanji untuk memberikan insentif, pinjaman serta hibah bagi pengusaha kecil dan menengah, yang menurut mereka merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mereka juga berjanji untuk memperluas jangkauan beberapa program Presiden Joko Widodo seperti pendidikan gratis dan bantuan tunai untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Prabowo Subianto didukung oleh koalisi sembilan partai politik, delapan di antaranya adalah partai tingkat nasional: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

Empat partai kecil terakhir tidak mempunyai kursi di parlemen.

Prabowo Subianto juga didukung oleh Partai Aceh yang hanya diperbolehkan mengikuti pemilu legislatif tingkat provinsi dan kabupaten di Aceh, provinsi paling barat di Indonesia.

Hanan dari LSI mengatakan koalisi besar mungkin menjadi berkah sekaligus kutukan bagi Prabowo Subianto jika ia terpilih sebagai presiden.

Di satu sisi, hal ini memastikan lebih banyak dukungan parlemen, “tetapi ini juga berarti akan ada kompromi untuk menenangkan berbagai pihak yang mendukungnya,” kata Hanan.

(channelnewsasia.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS