Jepang Memperingati 100 Tahun Pembantaian Kanto 1923

POS-KUPANG.COM - Bulan September 2023 ini menandai peringatan 100 tahun bencana gempa bumi Kanto tahun 1923, yang menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal di Tokyo Raya.

Ini satu-satunya bencana alam yang melanda ibu kota Jepang dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter yang melanda pada tanggal 1 September 1923 merobohkan bangunan-bangunan di Tokyo yang padat penduduknya, menyebabkan kerusakan yang luas.

Hal ini juga mengungkap xenofobia dan diskriminasi terhadap orang asing di Jepang.

Setelah bencana tersebut, sekitar 6.000 warga Korea dan Tiongkok dibantai karena rumor palsu bahwa mereka meracuni sumur, melakukan pembakaran, dan merencanakan kerusuhan dengan kekerasan sebagai pembalasan atas kendali Jepang atas Korea dan Manchuria.

Pada saat itu, kekaisaran Jepang merupakan negara penindas dan rasisme terhadap rakyat kolonial merajalela. Kekerasan berlanjut selama tiga minggu setelah gempa itu sendiri.

Setiap tahun peringatan gempa bumi Kanto dikenang oleh 40 aktivis perdamaian, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang berbeda.

Mereka mengheningkan cipta selama satu menit dan beberapa kelompok mengadakan unjuk rasa dan memerankan kematian para korban.

Baca juga: Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Pulau Timor NTT, Warga Berhamburan Keluar Gedung

Namun, pemerintah Jepang kurang menunjukkan minat untuk mengatasi kekerasan ini. Narasi resminya adalah bahwa geng main hakim sendiri dan kelompok pengawas lingkungan dibentuk sebagai “perlindungan diri” terhadap penduduk Korea. Pemerintah juga menyatakan tidak ada catatan resmi mengenai pembantaian warga Korea pada tahun 1923.

Anggota keluarga korban mengatakan pemerintah Jepang berperan dalam meremehkan pembantaian tersebut, baik dengan “menutupi” statistik jumlah warga Korea yang dibantai atau dengan gagal melakukan penyelidikan penuh mengenai bagaimana rumor palsu tersebut menyebar.

Pemerintah mengatakan pembantaian itu adalah ulah warga negara. Namun kesaksian dari masa itu dan lukisan pembantaian yang dibuat oleh seniman menunjukkan polisi dan tentara kekaisaran Jepang ikut serta dalam pembunuhan besar-besaran tersebut.

Lukisan tersebut menggambarkan pertumpahan darah di mana warga Korea diserang massa yang membawa pedang, batang besi, dan batang bambu.

Jenazah para korban akhirnya dibakar di tengah darurat militer yang diberlakukan untuk memulihkan ketertiban.

Pada peringatan hari jadi tersebut, Jaringan Anggota Diet Tokyo untuk Promosi Persahabatan Jepang-Korea Utara berbicara kepada sekelompok aktivis, dengan mengatakan bahwa desakan berulang kali bahwa tidak ada catatan pembantaian hanya akan menyangkal masa lalu dan membiarkan diskriminasi terus berlanjut.

Seratus tahun kemudian, persoalan ini masih berupa luka terbuka. Para pegiat mengatakan mereka masih mencari permintaan maaf dan jawaban.

Sebuah organisasi yang memperingati pembantaian Korea tahun 1923 berpendapat bahwa pemerintah Jepang menutup mata terhadap kekerasan terhadap orang asing. Pada konferensi pers di Seoul, mereka meminta pemerintah untuk mengambil tanggung jawab.

Walikota Tokyo Koike Yuriko dituduh mengambil sikap anti-Korea setelah gagal mengirimkan pesan pada acara peringatan tersebut untuk mengenang para korban asal Korea.

Acara tahunan ini telah diadakan di Tokyo sejak tahun 1974. Pada tahun pertama Koike menjabat, dia menyerahkan surat resmi yang menyatakan penyesalan atas kematian tersebut.

Namun sejak tahun 2017 Pemerintah Metropolitan Tokyo enggan memberikan dukungan formal terhadap acara tersebut.

Baca juga: Pasangan Lansia Tewas Setelah Terjebak Dalam Mobil di Jalan Liverpool yang Banjir 

Terlebih lagi, tahun lalu pemerintah Tokyo melarang penayangan film yang menggambarkan genosida warga Korea kepada publik, sehingga memicu kritik bahwa pemerintah metropolitan melakukan kampanye sensor untuk menyangkal terjadinya pembantaian tersebut.

Beberapa kritikus berpendapat bahwa diamnya pemerintah memberikan ruang bagi kelompok sayap kanan Jepang yang mengadakan protes anti-Korea pada peringatan pembantaian tersebut.

Mereka mengatakan kelompok sayap kanan diberi platform untuk menyebarkan narasi bahwa kekerasan terhadap etnis Korea adalah pembelaan diri.

Pada bulan Maret, sekelompok anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi bersama-sama mengajukan rancangan undang-undang untuk mengklarifikasi kebenaran tentang sumber rumor anti-Korea dan cara pemerintah menangani kekerasan yang terjadi. Namun belum ada informasi baru yang muncul mengenai masalah ini.

(thediplomat.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS