Breaking News

Pilpres 2024

Anies Baswedan Beberkan Strategi Atur Kebijakan ke Depan: Kadang Otot Politik juga Dibutuhkan

Anies Baswedan Kandidat Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, membeberkan strateginya untuk mengatur kebijakan politik pemerintah.

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM/kolase foto
OTOT POLITIK – Anies Baswedan, kandidat presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, membeberkan sekilas tentang kebijakan yang diambil jika terpilih jadi presiden menggantikan Jokowi. Ia pun menyinggung otot politik bila hendak mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat. 

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan Kandidat Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, membeberkan strateginya untuk mengatur kebijakan pemerintah, kalau dirinya terpilih menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.

Ia menyampaikan hal tersebut ketika memberikan kuliah kebangsaan yang berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa barat, Selasa 29 Agustus 2023.

Dikatakannya, pemerintah pada dasarkan membutuhkan dukungan publik, apabila hendak membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Dukungan itu sebagai hal utama agar dapat mengatur kebijakan pembangunan yang diorientasikan untuk kepentingan umum.

"Ketika kebijakan itu berorientasi pada masyarakat banyak, memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pemerintah bisa mengomunikasikan kepada publik untuk meminta dukungan," ujarnya, sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Tribunnews.com, Rabu 30 Agustus 2023.

Anies Baswedan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan hal tersebut, ketika merespon pertanyaan mahasiswa yang menanyakan apa yang dilakukannya ketika membuat kebijakan agar diterima oleh seluruh fraksi di DPR.

Dikatakannya, pemerintah tak bisa jalan sendirian. Pemerintah selalu berjalan bersama masyarakat. Pemerintah juga selalu meminta dukungan publik agar apa yang dilakukannya bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, katanya, ketika hendak mengambil kebijakan untuk masyarakat, maka pemerintah tentunya meminta dukungan agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran.

"Ketika kebijakannya berorientasi pada masyarakat, memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, maka pemerintah tentunya mengomunikasikan dengan publik untuk meminta dukungan," ujarnya.

Ia pun membeberkan contoh ketika mengikuti Pilkada di Jakarta, yang saat itu ia hanya didukung oleh dua partai. Akan tetapi, katanya, ketika gagasan, argumen, dan data bisa disampaikan, hal tersebut akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat.  Kekuatan ide dan kepentingan umum menjadi faktor terbesar mendapat dukungan publik.

"Kami merasakan saat di Jakarta dulu, saya mengikuti Pilkada tidak bersama dengan Pileg, jadi partai yang mendukung di DPR ada sembilan partai dan yang mendukung kami hanya dua," kata Anies.

"Persuasi yang kami lakukan, sampaikan gagasan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi, kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar," ujarnya.

Anies pun menyampaikan, jika suatu kebijakan memerlukan otot politik agar ide yang ada bisa dijalankan.

Maka dari itu, Anies melihat hal tersebut merupakan cara yang harus digunakan.

"Kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan, karena kalau tidak ada otot politik, ide itu tidak bisa jalan," tutur Anies.

"Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, tidak menggunakan data saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik, tapi ide yang baik, memberikan manfaat pada orang banyak itu idenya sendiri punya otot, punya daya tarik, bisa jalan."

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved