Wawancara Eksklusif Peneliti Senior BRIN Prof Siti Zuhro: Kalau Tidak Masuk Angin Tiga Capres

Maka kalau ada calon independen harus di independen. Kedua berdasarkan pengalaman empirik selama ini 2007 kalau nggak salah ketika muncul pencalonan independen pilkada. Yang muncul itu hanya hitungan jari. Yang saya hitung 8 perseorangan tapi endingnya calon perseorangan itu masuk ke parpol.

Kerepotan dia melakukan pola relasi dengan DPRD. Jadi saya hanya ngomong empiirik. Kalau persyarakat sebagai calon independen luar biasa susahnya. Ingat Faisal Basri waktu ikut Pilkada DKi saya sudah kurang apa mengetes supaya calon independen itu oke.

Ngumpulin KTP itu nggak bisa, jadi memang dibikin serumit mungkin untuk calon independen. Ini lagi-lagi siapa yang merumuskan undang-undang ya partai politik di DPR dan eksekutif bagian dari partai politik juga.

Secara empirik tidak mudah bagi calon indpenden ikut dalam pilkada. Apalagi ikut pilpres ke berapa titik itu, mumet yang punya mesin partai saja mumet terlebih yang individu.

Itu jadi bagus kalau ada warga negara yang memenuhi kualifikasi lalu partai politiknya mau mengusung meskipun belum tentu dia mau masuk partai. Komitmennya seperti apa kita nggak tahu.

Banyak pendapat kritis kalau partai politik ini kayak perusahaan keluarga. Sosoknya ada di ketua umum, apakah pendapat itu beralasan?

Pembangunan partai politik kota ini yang mesti didorong regenerasikan kurang cepat juga. Kalau saya melihat tidak sekedar pilar tetapi rumahnya demokrasi.

Bukan seperti sekarang ini partai politik kita justru melahirkan poltik dinasti. Calon dari keluarga dinasti ada ratusan bahkan ada yang istri pertama dan kedua. Ada yang lanjut ke anaknya, cucunya semuanya dicalonkan.

Dia membangun pohon kekerabatan yang luar biasa. Tadinya politik dinasti itu di Banten, namun kemudian juga terjadi di Bone. Saya melihat belakangan malah di Kediri. Hampir di setiap daerah.

Yang kita prihatin suksesi di partai politik. Tidak lagi berkompetisi jadi dibikin tunggal. Dalam sejarah juga pernah kubur hidup-hidup partai politik saking capeknya melihat parpol yang bukan dinamis lagi tapi gaduh melulu.

Mungkin ini yangl kita sebetulnya tidak menunjukkan legacy sejak awal membangun partai. Partai politik kita meletakkan ketua umum berlebihan.

Menurut Prof Siti ketua umum partai politik kita berlebihan ya?

Iya kayak suatu yang untouchable. Sehingga yang terjadi membangun dinasti. Itu yang mungkin perlu diperbaiki.

Kalau partainya sudah menjadi sebagai jantung demokrasi. Jangan pernah kita itu mengharapkan DPR RI, DPRD, legislatif dan yudikatif kita bagus

Di Republik kita ada rule of the game yang disebut presidential threshold 20 persen sehingga memaksa parpol harus berkoalisi. Menurut Anda masih perlu tidak aturan itu?