572.496 Kuota Formasi CASN 2023 Dibuka September, Berikut Rincian Formasi CPNS dan PPPK 2023

POS-KUPANG.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN-RB ) resmi menetapkan 572.496 Kuota Formasi CASN 2023.

Berikut Rincian Formasi CPNS 2023 dan Rincian Formasi PPPK 2023.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis KemenPAN-RB 1 Agustus 2023, dari Kuota Formasi yang ada,28.903 untuk CPNS, dan 49.959 untuk PPPK

Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2023 yang ditetapkan Pemerintah memanf jauh dari kebutuhan CASN 2023 secara nasional.

Baca juga: RESMI, KemenPAN-RB Tetapkan Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2023 sebanyak 572.496 Orang, Cek Rinciannya

Menurut MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, secara nasional kebutuhan ASN 2023 sebanyak 1.030.751 Orang.

Namun banyak instansi yang tidak mengusulkan formasi maka pemerintah hanya menetapkan 1.030.751 orang.

Dengan penetapan formasi tersebut, memberi tanda bahwa Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 akan segera dibuka dalam waktu dekat. 

Jadi, sebaiknya siapkan diri dan dokumen pendaftaran secara baik.

Berikut rincian Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2023:

Dari 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023, Pemerintah hanya menetapkan 572.496 formasi dengan rincian formasi 28.903 untuk CPNS, dan 49.959 untuk PPPK.

Data Formasi per 1 Agustus 2023 ini berlaku baik untuk CPNS 2023 maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Tak Sampai Sejuta, Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2023 Hanya 572.496 Orang, Berikut Rincian Formasinya

Kuota tersebut merupakan akumulasi kebutuhan ASN yang diusulkan 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Formasi CASN untuk pemerintah pusat terdiri dari 28.903 untuk CPNS dan 49.959 PPPK.

Sementara untuk pemerintah daerah hanya dialokasikan PPPK dengan total alokasi 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Formasi yang ada akan dibuka pendaftarannya pada September 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brirokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan Penetapan Kuota Formasi CPNS dan PPPK 2023 tak sesuai dengan kebutuhan nasional karena ada sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya.

Meski demikian, Abdullah Azwar Anas tetap mengapresiasi seluruh instansi yang telah menyampaikan usulan formasi. Ia berharap proses seleksi berjalan lancar hingga akhir.

"Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo," ujar Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo. Turut dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN.

"Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Airlangga.

"Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders, yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045," tandasnya.

Arah Kebijakan Rekrutmen CPNS

Anas mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. "Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan," imbuh Anas.

Arah kebijakan kedua, memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist.

Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.

Ditambahkan Anas, lowongan CPNS yang akan dilakukan rekrutmen ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer.

Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.

"Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II, karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum," katanya.

Formasi Khusus Ahli IT

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB ), Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengadaan formasi khusus untuk ahli IT di program seleksi CPNS 2023.

Anas menyampaikan, Kementerian PANRB telah mengusulkan 1 juta lebih formasi pengadaan CPNS 2023 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun itu masih di luar formasi dari kementerian/lembaga yang belum mengusulkan.

"Kita sedang identifikasi khusus untuk talenta digital, karena untuk mendorong pemerintah berbasis elektronik kita butuhkan talenta digital," ujar Anas di Jakarta beberapa waktu lalu.

Anas menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu baru saja mengadakan rapat terbatas untuk menyetujui Peraturan Presiden (Perpres) terkait government technology (govtech).

"Selama ini kan hampir semua kementerian/lembaga punya tim sendiri. Misalnya Kementerian Pendidikan, ada 400 orang (ahli IT). hebat di sana. Kemudian ada di Kementerian Keuangan," imbuhnya.

"Tapi ada juga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak punya dana. Maka tidak mengumpulkan ahli IT ini karena tidak bisa digaji secara standar ASN," kata Anas.

Oleh karenanya, ia menyebut pemerintah dalam waktu dekat akan memiliki government technology, yang berisi pakar-pakar teknologi untuk menakhodai sistem pemerintahan berbasi digital. "Maka indonesia sebentar lagi punya govtech yang kumpulkan orang-orang hebat. Dia akan bertransformasi, mendorong percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik di semua kementerian/lembaga, di bawah Peruri," tuturnya. (*)