KKB Papua

Moeldoko Soal Pilot Susi Air: Papua Bukan Daerah Hitam, Jadi Kita Butuh Strategi

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait fakta terkini tentang Papua yang belakangan ini jadi sorotan publik, juga pilot Susi Air.

Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM/kolase foto
BUTUH STRATEGI – Papua bukan daerah hitam di Indonesia. Meski ada KKB Papua yang terus beraksi, tapi secara umum Papua aman. Tak ada pemberlakukan jam malam di seluruh daerah itu. Sementara untuk membebaskan pilot Susi Air, dibutuhkan strategi yang tepat. 

POS-KUPANG.COM – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait fakta terkini tentang Papua yang belakangan ini jadi sorotan publik. Publik beri perhatian khusus karena faktor KKB Papua yang sampai sekarang terus beraksi.

Salah satu aksi Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengguncang Indonesia bahkan dunia, adalah penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Merthens  oleh Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu disandera sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan dilakukan setelah pilot tersebut mendaratkan pesawat secara sempurna di Bandara Paro, Kabupaten Nduga Selasa 7 Februari 2023 pagi.

Sejak itu sampai saat ini pilot itu masih ditawan. Sementara  untuk melepas tawanan tersebut, KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebanyak Rp 5 miliar.

Ancaman itu kini siap dipenuhi pemerintah setelah Egianus Kogoya memberikan ultimatum akan menembak Philips Mark Merthens pada 1 Juli 2023 yang bertepatan dengan HUT Bhayangkara Republik Indonesia.

Atas fakta tersebut, Kepala Staf Presiden, Moeldoko angkat bicara. Sebagai mantan panglima TNI, ia sekilas membeberkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk membebaskan korban penyanderaan tersebut.

Dikatakannya, secara umum Papua bukanlah daerah hitam di Indonesia. Papua merupakan daerah aman. Disana  tidak ada pemberlakukan jam malam untuk seluruh wilayah tersebut.

Pembangunan di Papua juga berlangsung sangat masif. Pemerintah terus menggalakkan pembangunan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Bahwa di Papua ada warga sipil bersenjata api, ada kelompok kriminal bersenjata dan beberapa nama lainnya, TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka ), itu semua dihadapi pemerintah.

Tapi pemerintah tentu butuh strategi untuk menghadapi semua itu. Sebab Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua adalah Indonesia.

Hanya saja, medan di Papua sangat berat. Belum lagi cuaca di daerah tersebut.

Baca juga: Juru Bicara KKB Papua Ungkap Fakta: Selama Ini Pilot Susi Air Sudah Dianggap Sebagai Teman

Jika semua itu berdampak terhadap belum dibebaskannya pilot Susi Air, lanjut Moeldoko, itu memang bagian dari upaya yang sedang dilakukan pemerintah saat ini.

Sebagai mantan panglima TNI, katanya, dirinya juga memahami seperti apa strategi yang dibutuhkan untuk menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata yang masih melancarkan aksinya di daerah tersebut.

“Pertanyaannya, kenapa kita tidak tabrak saja keadaan ini? Tapi di TNI itu ada tiga hal yang selalu diperhatikan. Tiga hal itu, yakni medan, cuaca dan siapa yang kita hadapi (musuh),” ujar Moeldoko sebagaimana dikutip Pos-Kupang.Com dari YouTube Antara, Sabtu 8 Juli 2023.

Moeldoko juga menyebutkan bahwa TNI bisa saja menyergap KKB Papua, tapi domain tersebut tidak dilakukan. Sebab efek yang akan timbul bisa lebih luas kepada masyarakat.

Untuk itu, katanya, dibutuhkan strategi yang tepat untuk itu. Dan, sekarang ini pemerintah sedang melakukan berbagai berupaya untuk hal tersebut.

Presiden Jokowi: Negara Tidak Diam

Untuk diketahui,  sampai saat ini pilot Susi Air, Philips Mark Merthens masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

Untuk membebaskan tawanan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri telah mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam upaya tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan, negara tidak tidak tinggal diam untuk melakukan pendekatan terhadap KKB pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan.

Jokowi menuturkan, upaya keras dilakukan agar berbagai pihak tidak melihat pemerintah Indonesia hanya diam saja menghadapi persoalan ini.

"Kita ini, jangan dilihat diam lho ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Jumat 7 Juli 2023.

"Tapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah dikerjakan di lapangan," sambungnya.

Presiden mengungkapkan, pada Kamis 6 Juli 2023 malam, ia sudah menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan pilot Susi Air yang masih disandera KKB tersebut.  Rapat tersebut digelar di Papua.

Tetapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membuka isi rapat itu.

"Jadi tadi malam pun kita sudah rapat, juga enggak bisa saya sampaikan isinya apa, upayanya apa. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses. Ini tidak bisa kita buka pada publik," ujar Jokowi.

Pilot Susi Air Philips Mark Merthens disandera oleh KKB sejak 7 Februari 2023.

Polda Papua mengungkapkan bahwa Kelompok KKB yang dipimpin Egianus Kogoya sempat meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar untuk membebaskan Philips.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan, permintaan tebusan uang itu akan disangupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya."

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu 2 Juni 2023.

Menurutnya, pihak Pemerintah Daerah telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

Baca juga: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB Papua, Presiden Jokowi: Kita Ini Jangan Dilihat Diam Loh!

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi."

"Namun, sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," ujar Benny. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved