Imigrasi Selidiki Data Paspor WNI Dijual Rp 150 Juta

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sebanyak 34 juta data paspor warga Indonesia yang baru dibuat dikabarkan bocor dan diperjualbelikan oleh peretas Bjorka.

Informasi ini diungkap oleh akun Twitter @secgron atau Teguh Aprianto, seorang pendiri Ethical Hacker Indonesia pada Rabu 5 Juli 2023.

Bjorka dalam situs https://bjork.ai/blog/imigrationpassport/ itu mematok harga 10 juta dolar AS atau sekitar Rp150 juta untuk 34 juta data paspor berukuran 4 GB dengan format CSV tersebut.

Keterangan pada situs tersebut, tertulis bahwa 34 juta data ini merupakan semua paspor Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal Imigrasi Indonesia.

Lebih dari 34 juta data paspor warga RI yang dibocorkan dan diperjualbelikan memuat sejumlah informasi seperti nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya.

"Buat yang udah pada punya paspor, selamat karena 34 juta data paspor baru aja dibocorkan dan diperjualbelikan," cuit Teguh dalam akun Twitternya.

"Data yang dipastikan bocor diantaranya nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain," lanjutnya.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Analogikan Paspor sebagai SIM

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT Rapat Bahas Penerbitan dan Penolakan Paspor

Teguh mengatakan portal kebocoran data itu memberikan sampel 1 juta data. Menurutnya berdasarkan sampel yang diberikan, data tersebut nampak valid karena memuat timestamp antara tahun 2009 - 2020.

"Di portal tersebut pelaku juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data. Jika dilihat dari data sampel yang diberikan, data tersebut terlihat valid. Timestampnya dari tahun 2009 - 2020," terang Teguh.

Warganet ikut mengomentari unggahan dugaan kebocoran data paspor warga RI tersebut. Akun @MikaelDewabrata mengatakan kebocoran data sudah beberapa kali terjadi di Indonesia namun hingga hari ini kasus serupa masih saja terjadi.

"Serem ya. Bocor-bocor data uda dari kapan tau tapi sampai hari masih aja bocor. Ini beneran nggak tahu cara atasinnya apa gimana ya," tulis @MikaelDewabrata.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM angkat bicara terkait hal tersebut.

Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, pihaknya kini sedang menelusuri informasi tersebut. "Sedang ditelusuri. Yang jelas database (server) kita di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo," kata Silmy. (tribun network/ham/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS