Anies Baswedan Bandingkan Keberhasilan Jokowi dari SBY: Jalan Lebih Panjang, Tapi Itu Jalan Berbayar

POS-KUPANG.COM - Anies Baswedan, calon presiden yang bakal diusung Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024, menyoroti secara tajam kepemimpinan Jokowi dari SBY dalam membangun negeri tercinta.

Sorotan tajam mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dikemukakan Anies Baswedan saat dirinya diundang dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Sabtu 20 Mei 2023 lalu.

Pada momen itu, Anies menyinggung sejumlah hal, di antaranya pembangunan jalan nasional. Ia menyebutkan jalan yang dibangun Presiden Jokowi memang lebih panjang dari ruas jalan yang dibangun Presiden SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono ).

Namun ruas jalan yang dibangun Jokowi merupakan jalan berbayar. Ruas jalan berbayar itu lebih panjang dari yang dibangun Presiden SBY.

Sebelum menyentil item pembangunan tersebut, Anies terlebih dahulu menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan pada masa kepemimpinan Jokowi lebih panjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Akan tetapi, katanya, infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar. Sedangkan jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis sangat sedikit.

Padahal, jalan tak berbayar itu dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan. Anies lantas membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY.

Anies menyebutkan, untuk item ini saja, SBY unggul tujuh kali lipat lebih dari Jokowi. "Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat."

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," jelasnya.

Anies menandaskan, seharusnya pembangunan infrastruktur jalan, lebih berpihak pada masyarakat kecil. Itu artinya, yang harus diprioritaskan, adalah pembangunan jalan yang tak berbayar alias gratis bagi masyarakat.

Baca juga: Ramai-ramai Kritik Jokowi, Anies Baswedan, JK, AHY Sindir Pembangunan Tol dan Penegakan Hukum

Begini Respons Istana

Istana melalui Kepala Staf Presiden (KSP)Moeldoko angkat bicara terkait kritikan Anies Baswedan mengenai pembangunan tol di era Presiden Jokowi.

Moeldoko mengatakan pembangunan tol atau jalan berbayar tersebut juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.

"Saya pikir kalau kita pernah jadi rakyat kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang lama."

"Dengan ada jalan tol, Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," kata Moeldoko, Senin 22 Mei 2023.

Eks Panglima TNI tersebut mengatakan dirinya bisa menilai hal tersebut karena pernah merasakan naik bus jaman dulu.

"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil,” katanya.

Disebut Tak Sesuai Data

Kementerian PUPR menyebut Anies salah dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies bukan data pembangunan jalan baru.

Sebab, data tersebut merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy, Rabu 24 Mei 2023 dikutip Kompas.com.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian saat ditemui di Kementerian PUPR.
Hedy mencontohkan, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY.

Namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

Sehingga, penambahan jalan nasional di era SBY bukanlah hasil pembangunan baru, melainkan hanya perubahan status jalan.

"Jadi zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional. Itu kebanyakan bukan hasil pembangunan," katanya.

Begini Data PUPR

Apabila merujuk data PUPR, jalan nasional non-tol pada kepemimpinan Presiden SBY di tahun 2004 mencapai 34.629 kilometer.

Pada Desember 2014, tercatat jalan nasional non-tol menjadi 38.570 kilometer.

Artinya, jalan nasional non-tol di era SBY bertambah sekira 3.941 kilometer.

Selanjutnya, Kementerian PUPR mencatat panjang jalan nasional non-tol hingga akhir 2021 mencapai 46.965 kilometer.

Dikutip dari TribunJakarta.com, hal ini menunjukkan jalan nasional non-tol yang dibangun di era Presiden Jokowi bertambah hingga 8.395 kilometer.

Data Kementerian PUPR menunjukkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi lebih masif dibandingkan zaman SBY.

Meski demikian, pernyataan Anies tak sepenuhnya salah.

Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hal berbeda dibandingkan data Kementerian PUPR.

Dari catatan BPS, panjang jalan nasional non-tol tahun 2004 mencapai 34.628 km, kemudian bertambah menjadi 46.432 km di tahun 2014.

Pada tahun 2021, panjang jalan nasional non-tol kembali bertambah menjadi 47.017.

Baca juga: Anies Baswedan Didukung Ribuan Relawan Termasuk dari Kupang: Saya Seperti Di-charge 100 Persen

Hal tersebut dapat diartikan jalan nasional non-tol di era SBY bertambah 11.804 kilometer dan di zaman Jokowi hanya bertambah 585 kilometer.

Kritikan Anies itu mendapatkan sentimen negatif dari Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center).

GP Center melaporkan Anies ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong dan hoaks, Selasa 23 Mei 2023.

Pihaknya melaporkan pernyataan Anies terkait perbandingan pembangunan jalan era Jokowi yang disebut-sebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Terkait dengan statement Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid," kata Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto, Selasa, dikutip dari TribunJakarta.com.

Namun diketahui laporan tersebut ditolak oleh Mabes Polri karena belum ada data yang cukup.

"Iya belum ada (surat laporan) karena datanya belum cukup pointnya," ujar Thomas

Lebih lanjut, GP Centre akan kembali lagi ke Mabes Polri untuk membuat laporan tersebut saat barang bukti sudah lengkap.

Begini Kata Abdul Hakim

Pengamat Psikologi Politik UNS, Moh Abdul Hakim, menilai langkah Anies memiliki potensi dampak positif sekaligus negatif bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hakim menuturkan, apabila kritikan dilontarkan Anies bisa meyakinkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, hal itu dinilai bisa memberi keuntungan bagi Anies.

Anies memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang.

"Keuntungannya, dengan melakukan kritik sejak awal kepada Jokowi dengan mempertegas posisi dia akan mempermudah para pendukungnya untuk mengambil keputusan," kata Hakim dalam program Talkshow Overview yang ditayangkan youTube Tribunnews.com, Kamis 25 Mei 2023.

Anies, kata Hakim, bisa meraup suara dari para antitesa pemerintahan Jokowi.

"Ini adalah usaha Anies Baswedan posisinya sehingga dia bisa menarik dua jenis pemilih pertama pemilih yang dari awal memang tidak mendukung Pak Jokowi dan kedua pendukung yang merasa dikecewakan oleh pemerintahan Jokowi."

"Dan kelompok kedua ini terjadi pada menengah dan terdidik," ujar Hakim.

Di sisi lain, menurut Hakim, langkah Anies mengkritik pemerintahan Jokowi juga dinilai memiliki risiko yang tinggi.

"Memposisikan sebagai antitesa Jokowi ketika kepuasan publik tehadap kinerja presiden sangat tinggi itu jelas punya risiko tinggi," katanya.

Menurutnya, langkah itu berpotensi menjadi boomerang yang bisa meng-gradasi kredibilitas politik Anies.

"Karena dia menjadi satu-satunya kandidat yang memposisikan sebagai antitesa Jokowi ya dia harus berhadapan dengan pendukung partai-partai koalisi."

"Ketika Anies tak bisa menghadapi kritik dan bully para pendukung dan simpatisan pemerintah yang ada jelas itu bisa meng-erosi elektabilitasnya," ujarnya.

Baca juga: Hasil Terbaru Survei Elektabilitas, Prabowo Melambung Signifikan, Anies Baswedan Posisi Bertahan

Menurut Hakim, langkah Anies itu adalah pertaruhan yang besar, sebab memiliki potensi untung-rugi yang dinilai tak pasti.

"Ini gambling dan pertaruhan yang besar, ketika ini efektif bisa menukil elektabiltas Anies yang cenderung landai sejak awal tahun."

"Tapi dia juga mengkritik Jokowi ketika Pak Jokowi sedang kuat-kuatnya dengan kepuasan publik yang mencapai 80 persen," ucapnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS