Mensos Risma Bersyukur KPK Geledah Kantornya, Penyidik Sita Notebook dan Dokumen

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Selasa 23 Mei 2023 malam.

Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku bersyukur setelah kantornya digeledah oleh KPK. "Makanya disini teman-teman Kemensos bersyukur pada kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi saya bersyukur," ujar Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu 24 Mei.

Risma bersyukur karena melalui penggeledahan ini dirinya akan mudah mengingatkan jajaran Kemensos. Melalui penggeledahan ini, Risma mengatakan jajaran Kemensos akan mengetahui akibat dari praktik korupsi.

"Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Kalau ada yang tidak percaya kepada yang saya inginkan," ucap Risma.

Tri Rismaharini memastikan bahwa dugaan kasus korupsi yang saat ini diselidiki KPK merupakan kejadian pada tahun 2020 saat belum menjabat sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Berdebat Terkait Lahan Hibah di Bandung, Mensos Risma Sujud di Kaki Guru Tunanetra  

“Kejadiannya tahun 2020, saya dilantik pada tanggal 27 Desember 2020, dan kejadiannya ini sekitar bulan September. Jadi saya nggak tahu masalahnya," ujar Risma.

Dugaan kasus yang sedang ditangani KPK adalah dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Progam Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020.

Dalam penanganan kasus ini, Menteri Sosial menyatakan sikap kooperatif dan tidak akan melakukan intervensi apapun tugas yang sedang dilakukan tim KPK saat melakukan penyidikan di kantor Kementerian Sosial pada Selasa 23 Mei malam.

“Saya nggak tahu di (ruang) atas nyari dokumen apa. Terus kembali pulang pamit ke saya. Terus saya antar ke bawah, dan saya naik lagi melanjutkan pekerjaan saya," ucap Risma.

Tri Rismaharini mengungkapkan dirinya sedang mengikuti rapat internal saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial. Di tengah rapat, Risma mengungkapkan ia mendapatkan informasi kedatangan penyidik KPK.

Dia langsung menduga bahwa kedatangan para penyidik KPK untuk mengusut kasus korupsi bansos. Setelah itu, Risma langsung meminta untuk bertemu dengan para penyidik sebelum melanjutkan rapat.

Baca juga: Mensos Risma Sujud di Kakinya, Guru Tunanetra  : Pencitraan

"Kemarin, saya kerja tiba-tiba ada (laporan), 'Bu, ada KPK'. Saya langsung nangkap, pasti kaitannya dengan BGR. 'Boleh kah saya ketemu dulu?," kata Risma.

Risma kemudian menemui para penyidik KPK yang menyampaikan bahwa maksud kedatangannya ke Kemensos untuk mencari data-data terkait kasus bansos. Setelah itu, Risma mempersilakan para penyidik KPK itu untuk melakukan penggeledahan.

"Saya tetap kerja di ruangan saya. Terus, habis itu udah sore, sebelum magrib itu (penggeledahan) sudah selesai. Mau ketemu saya untuk pamit, terus sudah selesai. Kita ngobrol-ngobrol sebentar," ujar Risma.

Dia mengaku Risma sempat membaca berita acara yang diberikan KPK. Meski begitu, Risma mengaku tidak membaca detil karena tahu kerja-kerja KPK sudah sesuai prosedur.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGM, dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," jelas Risma.

Tri Rismaharini mengungkapkan pejabat Kemensos yang terlibat kasus korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021 telah dimutasi. Risma memastikan para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos.

Baca juga: Dapat Bantuan Tongkat Penuntut Adaptif dari Mensos, Penyandang Disabilitas di Ende Ucap Terima Kasih

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu disini. Itu saja. Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Risma.

Beberapa pejabat yang terlibat, kata Risma, juga dinonjobkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Meski begitu, Risma mengakui dirinya dapat digugat jika pejabat yang dinonjobkan tidak terbukti terlibat kasus korupsi bansos ini.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya nonjobkan, tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," ungkap Risma.

Ia mengatakan bahwa mutasi ini dilakukan agar para pejabat tersebut tidak memegang posisi yang strategis. Langkah ini, menurut Risma, agar pihak Inspektorat Kemensos tidak kesulitan dalam proses pengawasan.

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," jelas Risma.

Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, memastikan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Don mengungkapkan kasus ini terjadi sebelum Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Anak Penderita Hidrosefalus Terima Bantuan dari Mensos Risma

"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan sudah ngomong itu tahun 2020 ya. Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano.

Menurut Don Rozano, kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK tidak terkait dengan Risma. Saat itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret, dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," jelas Don Rozano.

Pada saat penyidik KPK datang, Don Rozano mengungkapkan Risma sedang melakukan rapat. Meski begitu, Don Rozano mengakui terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.

"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya, pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," pungkas Don Rozano.

Seperti diketahui sebelumnya, Stafsus Mensos Bidang Komunikasi, Don Rozano Sigit mengungkapkan penggeledahan dilakukan selama delapan jam.

"Benar tadi ada penyidik KPK yang datang ke Kementerian sosial mulai jam 10.00 WIB hingga 18.00 WIB terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan PT BGM," ujar Don Rozano.

Baca juga: Mensos Risma Peduli Warga Pulau Alor NTT, Gandeng ITS Atasi Krisis Air Bersih

Don Rozano mengungkapkan ruangan yang digeledah penyidik KPK adalah ruangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Dalam penggeledahan tersebut, Don Rozano mengatakan bahwa penyidik KPK meminta beberapa dokumen kepada pihak Kemensos.

"Dia datang kemudian kami antarkan ke Ditjen yang terkait sama itu, kemudian kami antarkan, dia disana ya sudah," kata Don Rozano.

"Dia menanyakan dokumen-dokumen. Kami serahkan dokumen-dokumen terus ada beberapa alat yang mereka minta, kami serahkan ya itu," jelas Don Rozano.

Selain dokumen, Don Rozano mengatakan penyidik KPK juga membawa notebook beserta ponsel dalam penggeledahan itu. Menurut Don Rozano, KPK memiliki teknik sendiri dalam mendalami kasus dari barang yang diperiksa.

"Rasanya ada notebook ya. Kalau enggak salah ada notebook, ada handphone yang dipakai tahun itu. Yang di KPK pasti punya mekanisme untuk cek. Memang ini notebook mulai tahun berapa dan sebagainya, teman-teman KPK punya cara melakukan pengecekan semacam itu," pungkas Don Rozano. (tribun network/fah/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS