TNI Bantah KKB yang Menuduh TNI dan Polri Lepas Bom di Nduga

Penegasan itu disampaikan Laksamana Yudo Margono usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden RI dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/4/2023).

"Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan, belum, tidak ada operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan sendiri naluri tempurnya para prajurit. Harus siaga," kata Laksamana Yudo Margono.

Yudo Margono mengatakan, status siaga tempur tak diterapkan di semua wilayah Papua, tapi hanya wilayah rawan saja.

Operasi tersebut di antaranya adalah operasi teritorial dan operasi komunikasi sosial.

Menurutnya, selama ini aparat TNI melakukan operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah di Papua yang kerawanannya tidak tinggi.

"Kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, kan gitu yang masyarakatnya memang di situ kerawanannya tidak tinggi," kata Yudo.

"Tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur," sambung dia.

Dalam kesempatan tersebut, Yudo juga mengayakan bahwa TNI tetap dalam posisi defensif dan bukan ofensif selama status siaga tempur diterapkan.

"Bukan, bukan offensif (menyerang), kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi, sehingga harus siaga tempur tadi," kata Yudo.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan meningkatkan status operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi siaga tempur.

Hal tersebut menyusul baku tembak prajurit TNI dengan KKB di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (15/4/2023) lalu.

Saat insiden tersebut, para anggota TNI tengah bertugas melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB.

Baca juga: Yudo Margono Pilih Pendekatan Persuasif untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Begini Pertimbangannya

Yudo menegaskan status siaga tempur tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain tingkat kerawanan tinggi, kata Yudo, salah satu yang menjadi indikator Operasi Siaga Tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk.

Wilayah yang tidak berpenduduk yang dimaksud Yudo adalah wilayah yang tidak memiliki perangkat pemerintahan.