Airlangga Jadi Penentu Langkah Menuju Pilpres 2023, Fahd El Fouz: Kita Ikuti Perintah Ketua Umum

POS-KUPANG.COM – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar menjadi penentu langkah partai ini menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Karena itu, seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di Indonesia akan mengikuti perintah Airlangga terkait pesta akbar pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz menanggapi pernyataan Politisi PDIP, Aria Bima yang meminta agar koalisi besar segera dideklarasikan.

Koalisi besar itu merupakan sinergi antara dua koalisi partai politik yang kini sudah terbentu. Dua koalisi tersebut, yakni Koalisi KIR atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB.

Koalisi KIR merupakan kerja sama antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sedangkan KIB merupakan koalisi tiga partai yakni Golkar, PAN dan PPP.

Baca juga: Airlangga Hartarto Santai Merespon Sorotan Anies Baswedan pada Menko: Kenapa? Kan Ada Empat

Dua koalisi ini merupakan himpunan partai politik yang selama ini mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Partai-partai ini berada dalam lingkaran Kabinet Indonesia Maju.

Fahd El Fouz yang membidangi ormas-ormas sayap Partai Golkar, mengatakan, urusan Pilpres semua mengacu pada keputusan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Kita ikuti perintah ketua umum saja. Kalau ketum Golkar ingin (deklarasi) Koalisi Besar ya kita (ormas-ormas) ini ikut," kata Fahd saat ditemui d DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 14 April 2023.

Dia mengatakan Airlangga menjadi penentu soal langkah Pilpres sesuai dengan keputusan musyawarah nasional yang juga memutuskan Airlangga sebagai Capres.

"Ranahnya Pilpres juga hasil Munas diserahkan ke ketua umum," katanya.

Politikus PDIP Aria Bima mengaku geram partainya disebut ngotot mengajukan kadernya untuk menjadi calon presiden (capres) dari koalisi besar oleh partai Golkar.

Bahkan, partai berlambang banteng itu menantang koalisi besar segera deklarasi tanpa PDIP.

Adapun kegeraman Aria Bima dalam menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Menurut Aria Bima, sejatinya partainya bisa saja mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi.

"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen thresholdnya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan. Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong," ujar  Aria Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 April 2023.

Aria bima menegaskan bahwa kerja sama koalisi itu bersifat dinamis. Menurutnya, keputusan final koalisi antara partai politik ada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023 mendatang.

Sebelum itu, kata dia, semua koalisi masih bersifat dinamis. Termasuk, wacana pembentukan koalisi besar yang dinilainya juga bisa saja tak berujung terhadap deklarasi bersama.

"Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? dinamis ya kan. Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir kan dinamis," jelasnya.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Kekuatan Golkar Nyata di Semua Lini: Banyak Tokoh akan Segera Bergabung

Tak hanya itu, Aria Bima pun tak meyakini dengan terbentuknya koalisi perubahan. Sebab, partai NasDem, PKS dan Demokrat tak kunjung deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi capres.

"Wong yang namanya NasDem, PKS dan Demokrat saja sampai hari ini belum ada dekalrasi, pengusungan partai per partai iya, tapi kan dekalrasi tiga partai untuk mengusung Anies sampai hari imi nggak jadi-jadi, kenapa? Itu yang saya katakan ini sesuatu yang dinamis. Ini sesuatu yang terus berubah," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) boleh bergabung dalam Koalisi Besar jika tidak mematok calon presiden (capres).

Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu 12 April 2023 dengan tema “PDIP Ditinggalkan Atau...?”.

Menurut Nurdin, demokrasi di Indonesia dibangun di atas multipartai, oleh sebab itu, ia sepakat jika dikatakan bahwa kita tidak mengenal koalisi.

“Saya setuju bahwa kita tidak mengenal koalisi, kita adalah presidensial, bukan parlementer. Tapi presidensial rasa parlementer, itu yang terjadi.”

Ia kemudian menyebut bahwa ada kerja sama yang bisa dilakukan oleh partai politik di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pemilihan presiden.

Saat Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum, menanyakan, apakah PDIP tidak bisa masuk (dalam kerja sama) jika ingin bergabung? Nurdin menyebut PDIP bisa bergabung, tapi dengan catatan.

“Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit.”

“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan demokrasi pancasila, musyawarah mufakat,” urainya menegaskan.

Baca juga: Koalisi Besar Segera Bikin RPJP, Airlangga Hartarto: Akan Dibahas Dalam Waktu Dekat

Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin, setidaknya sudah tercipta persatuan.

"Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam.”

“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” ucapnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS