Kakanwil Kemenkuham NTT Merci Jone Tantang Kasatker Terapkan Manajemen Risiko

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kakanwil Kemenkuham NTT Merci Jone, SH menantang setiap kepala satuan kerja (Kasatker), UPT, devisi, bagian hinggasub bagian untuk bisa menetapkan Manajemen Risiko dengan baik dan benar.

Tantangan ini disampaikan Kakanwil Kemenkuham NTT dalam Workshop Penerapan Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Kanwil Kemenkuham NTT, Minggu (19/3), di Neo Aston Kupang.

Dalam sambutannya, Kakanwil Merci Jone, SH menyampaikan proviciat dan terimakasih kepada pengelola keuangan yang dalam tahun 2023 ini mendapatkan 4 penghargaan penilaian IKPA terbaik dari Kanwil DJPb Provinsi NTT.

"Kalau saya melihat penghargaan ini maka artinya manajemen resiko (MR) sudah terlaksana dengan baik. Tapi catatan kritisnya, apakah di setiap UPT masing-masing, devisi, bagian, sub bagian, MR sudah diterapkan atau belum. Ini yang harus diperhatikan," kata Merci.

Merci menyampaikan terimakasih kepada Plh. Kepala Divisi Administrasi, M. Wahab Marawali yang telah membuat inovasi dengan membentuk tim verifikator Kemenkuham, untuk menilai dan mengevaluasi semua laporan pertanggungjawabkan kegiatan. Terutama mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan, agar tidak bertentangan dengan menteri keuangan.

"Jangan sampai kita disini bingung apa yang dimaksud dengan MR. Saat kita sedang gencar melakukan pembelajaan melalui kartu kredit pemerintah, kita gunakan produk dalam negeri, e katalog, itu semua sebenarnya adalah bagian dari MR," jelas Merci yang minta UPT rajin membaca share arahan dari Sekjen dimuat di grup.

Merci menegaskan, saat ini posisi IKPA berada pada nomor urut 17. Karenanya hal ini harus bisa dilihat kembali. Dia meminta agar akhir bulan mesti diumumkan IKPA setiap Satker untuk mengetahui apakah hal itu bisa terpenuhi atau tidak.

"Kalau tidak, maka artinya satker itu belum bisa menerapkan SPIP atau MR," kata Merci.

Merci menjelaskan, setiap organisasi tentu memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan keberhasulan mencapai tujuan organisasi itu juga menandakan keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

"Contohnya penghargaan yang kita dapat ini, itu bukan keberhasilan satu orang saja tapi merupakan keberhasil bersama. Dalam organisasi ada yang namanya suport sistem. Kalau satu dengan satu tidak dukung maka kita tidak bisa meraih penghargaan ini," jelas Merci.

Merci juga mengingatkan tentang berbagai risiko yang bisa saja muncul dalam upaya pencapaian tujuan. Risiko dimaksud adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian, yang dapat berasal dari internal maupun eksternal.

"Untuk itu, penerapan MR menjadi hal mutlak guna mengantisipasi kemungkinan kejadian di masa yang akan datang," kata Merci mengingatkan.

Manajemen Risiko merupakan proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.

Proses MR sifatnya berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur. Sementara mengelola Risiko merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

"Oleh karena itu MR perlu dipahami dengan baik agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kita bisa meraih tata nilai Kami PASTI," jelas Merci.

Setiap tahunnya, Unit Pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan MR. Karena itu kasatker harus tahu apa itu MR.

"Jangan sampai kasatker sendiri tidak paham apa itu MR, yang paham cuma stafnya. Ketika harus lakukan evaluasi, dilihat dari kacamata MR. Jika satkernya tidak paham, maka organisasi itu akan lambat dalam merespon pelayanan pelayanan kepada pulik. Saya harap hal itu tidak terjadi di jajaran Kemenkuham NTT," pesan Merci.

Merci berharap dengan kegiatan workshop ini para peserta memiliki kesamaan pemahaman dan arah yang jelas dalam penerapan MR. Baik pada saat melakukan identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, maupun pemantauan dan review.

Untuk mendapatkan identifikasi Risiko yang akurat, maka penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya.

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

Sementara itu evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan Risiko.

Sedangkan pemantauan dan reviu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana.

Merci berpesan kepada staf IT untuk bekerja dengan baik, benar dan sesuai arahan. "IT jangan gunakan pengetahuan IT-nya untuk melakukan hal-hal tidak benar karena itu beresiko bagi organisasi," kata Merci mengingatkan.

Kepada peserta khususnya anak-anak muda, Merci berharap mereka bisa memanfatkan workshop ini sebaik mungkin.

"Teman-teman masih muda, menguasasi IT sehingga ketika kembali ke tempat tugas, silahkan melakukan penerapan MR dengan baik. Bagi anak anak muda yang hadir, tolong kalian menjadi motor pengerakan penerapan zona integritas di Satker," pesan Merci.

Untuk dketahui, Kanwil Kemenkuham NTT menerima 4 penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT. Piagam Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plh. Kepala Divisi Administrasi, M. Wahab Marawali mewakili Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone, Rabu (15/3), di Aula Kanwil DJPB Provinsi NTT pada lantai 6 Gedung Keuangan Negara.

Seluruh Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo langsung kepada Plh. Kepala Divisi Administrasi, M. Wahab Marawali. Saat itu Catur mengapresiasi kinerja baik dari Kanwil Kemenkumham NTT terkait pengelolaan keuangan.

"Bukan kali pertama Kanwil Kemenkumham NTT bersama jajaran mendapatkan reward sebagai penghargaan atas kerja kerasnya. Hal ini sebagai bukti keseriusan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang sudah menjalankan asas keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang terus meningkat," ungkapnya.

Tercatat Kanwil Kemenkumham NTT yang memiliki 9 Dipa dan 26 Satuan Kerja se-NTT selalu mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di setiap semester. (vel)

Penghargaan Penyelenggara Survey Aplikasi 3 S:
1. Rumah detensi imigrasi (Rudenim) Kupang
2. Lembapa Pemasyarakatan Terbuka Kelas 2B Waikabubak
3. Kantor Imigrasi kelas I TPI Kupang

Penghargaan dari Kanwil DJPb NTT
1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik 1 kategori Pagu Sedang
2. Kantor Wilayah dengan predikat Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W)
3. Dipa Ditjen Kekayaan Intelektual
4. Ditjen Administrasi Hukum Umum